SINJAI, DATAKITA.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai melakukan monitoring dan eveluasi Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS), Senin (13/3/2023), berlangsung di ruang rapat Bappeda Sinjai.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulsel diwakili Fungsional Perencana, Febri, Ketua LPP Bone DR. Asia Andi Pananrangi, para kepala desa lokus PATS dan perangkat daerah terkait dari Dinas PMD dan Dinas Pendidikan.
Monev tersebut terkait pendampingan teknis penyusunan rencana aksi daerah (RAD) dan penyusunan rencana aksi desa berbasis data dalam PATS berbasis aksi kolaborasi “PASTI BERAKSI”.
Baca Juga :
- Pemprov Sulsel Raih WTP dari BPK, Andi Sudirman: Bukti Kepercayaan Publik dan Akuntabilitas Keuangan Daerah
- Gubernur Sulsel Serahkan Bantuan Rp1 Miliar untuk Pemulihan RSUD Syekh Yusuf Gowa Pascakebakaran
- Progres Infrastruktur Meningkat, Gubernur Sulsel: Jalan Panciro-Batas Makassar Sudah 83,35 Persen
Kepala Bappeda Sinjai, Irwan Suaib mengatakan bahwa, di Kabupaten Sinjai PATS sudah berjalan mulai dari tahap pembentukan Tim PATS, Penetapan Desa Lokus dan pendataan melalui Aplikasi PASTI BERAKSI, dan penyusunan RAD PATS.
Dia menyebut, terdapat empat desa yang menjadi lokus PATS yaitu Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah, Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong, Desa Era Baru Kecamatan Tellulimpoe, dan Desa Lappacinrana Kecamatan Bulupoddo.
“Pendataan yang dilakukan oleh teman-teman di desa dengan melihat kondisi jumlah anak yang tidak sekolah, kita berharap dengan pendataan yang baik Insya Allah akan menghasilkan RAD yang tepat,” katanya.
Irwan menambahkan, kedepan dengan data-data yang ada, tentu diharapkan akan melahirkan beberapa inovasi atau program yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal penurunan presentase anak tidak sekolah.
Terlebih, presentase anak tidak sekolah di Kabupaten Sinjai masih lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sulsel. Karena itu, pihaknya berkomitmen untuk melahirkan inovasi tentang bagaimana menurunkan presentase anak tidak sekolah.
“Ini menjadi tugas bersama kami dan Insya Allah kami optimis tahun-tahun kedepannya kita mampu menurunkan presentase ini. Dan kebetulan kami juga di Dinas Pendidikan berencana akan membetuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) disetiap desa sehingga kami berharap respon dan kerjasama dengan pemerintah desa,” jelasnya.
Irwan bahkan mengungkap berdasarkan hasil konsultasi dan evaluasi yang dilakukan, salah satu cara untuk menurunkan presentase ini dengan membentuk PKBM.
Komentar