MAKASSAR, DATAKITA.CO – Komisi A DPRD Makassar, yang membidangi pemerintahan, melakukan kunjungan kerja ke 15 kecamatan selama tiga hari berturut-turut untuk memastikan sistem pelayanan publik berjalan optimal. Kunjungan ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi setelah pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Ketua Komisi A DPRD Makassar, Andi Pahlevi, menjelaskan bahwa peninjauan lapangan ini bertujuan untuk mendengar langsung aspirasi dari masyarakat, camat, dan lurah terkait kondisi pelayanan publik di wilayah masing-masing.
“Kami berkoordinasi dengan camat dan lurah untuk mengevaluasi pelayanan publik dan mendengarkan apa saja yang menjadi kebutuhan serta kendala. Semua masukan ini akan kami catat untuk dibenahi ke depan,” ujar legislator Fraksi Gerindra ini, Senin (28/10).
Baca Juga :
Andi Pahlevi menegaskan bahwa kenyamanan masyarakat menjadi kunci utama dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal. Ia mengimbau pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk menyampaikan kendala yang dihadapi agar DPRD dapat membawa persoalan tersebut dalam pembahasan bersama Pemerintah Kota Makassar.
“Kami akan segera masuk ke pembahasan APBD Pokok 2025. Semua kendala yang kami catat, terutama terkait pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat, akan menjadi perhatian kami untuk diusulkan dalam pembahasan anggaran,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut, beberapa aspirasi disampaikan oleh para camat dan lurah. Di antaranya adalah perbaikan kantor kelurahan yang masih menggunakan bangunan kontrak, penanganan wilayah rawan banjir, serta peningkatan sarana penunjang pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan.
“Hal-hal seperti ini menjadi acuan kami untuk menentukan prioritas pembahasan anggaran. Apa yang mendesak dan penting akan kami usulkan untuk segera direalisasikan,” tambah Andi Pahlevi.
Camat Biringkanaya, Juliaman, mengapresiasi perhatian dan kunjungan Komisi A DPRD Makassar. Ia menyebut sinergi antara pemerintah kecamatan dan DPRD menjadi kunci dalam meningkatkan pelayanan publik.
“Kami berterima kasih atas atensi anggota dewan yang mendengar kebutuhan masyarakat. Ini akan menjadi dasar bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Juliaman.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dengan masyarakat sebagai raja yang harus dilayani dengan sepenuh hati.
Kunjungan ini menunjukkan komitmen DPRD Makassar untuk memastikan pelayanan publik berjalan sesuai harapan masyarakat.
Dengan mendengar langsung keluhan dan masukan dari lapangan, Komisi A berharap dapat merumuskan solusi konkret dalam APBD 2025 demi menciptakan pelayanan publik yang inklusif, nyaman, dan efektif.
Langkah ini juga menegaskan sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang responsif dan proaktif.
Komentar