Logo Datakita.co

Nunung Dasniar Minta Pemerintah Kecamatan Awasi Pengelolaan Rumah Kos

Aditya
Aditya

Sabtu, 04 Desember 2021 15:18

Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar, Nunung Dasniar sosialisasikan Perda Pengelolaan Rumah Kost, di Hotel D'Maleo, Sabtu (4/12/2021).
Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar, Nunung Dasniar sosialisasikan Perda Pengelolaan Rumah Kost, di Hotel D'Maleo, Sabtu (4/12/2021).

MAKASSAR, DATAKITA.CO – Anggota DPRD Kota Makassar, Nunung Dasniar menilai pengelolaan rumah kos harus menjadi perhatian. Sehingga, dirinya meminta pemerintah khususnya di kecamatan mengawasi pengelolaan rumah kos ini.

Hal itu dia sampaikan saat menggelar sosialisasi peraturan daerah (perda) nomor 10 tahun 2011 tentang Pengelolaan Rumah Kos di Hotel Grand Maleo, Sabtu (4/12/2021).

Kata dia, perda ini menjadi acuan dalam mengawasi pengelolaan rumah kos. Pasalnya, tak sedikit tindakan kriminalitas terjadi di rumah kos. Olehnya itu, regulasi ini penting utamanya pihak pengelola.

“Jadi, pemerintah kecamatam minimal di kelurahan melakukan kontrol dan bersinergi dengan ketua RT dan RW setempat,” ucap Nunung Dasniar.

Menurut politisi Gerindra ini, masyarakat tak bisa serta merta membuat kos. Ada mekanisme dan syarat yang harus dipenuhi. Tujuannya, menghindari terjadinya sesuatu yang bisa merugikan pemilik dan penghuni rumah kos itu sendiri.

“Kita tidak tinggal sendiri tetapi harus menyadari ada tetangga karena efek atau dampak negatif yang harus dijaga,” paparnya.

Terpisah, Narasumber Kegiatan, Mulyadin Abdullah mengatakan, banyak warga luar datang ke Makassar mulai dari tujuan belajar maupun mencari rejeki. Mereka tak sedikit menetap di rumah kos.

“Nah, hadirnya ini untuk mengatur. Apalagi, Tamalanrea merupakan salah satu pusat rumah kos di Makassar,” jelas Mulyadin.

Dia menjelaskan, usaha rumah kos saat ini tengah menjamur. Pengawasan hingga tingkat RT dan RW diharap bisa meminimalisir potensi yang menyebabkan timbulnya bahaya.

“Menurut Perda itu tidak boleh campur laki-laki dan perempuan. Sementara, kondisi justru sebaliknya sehingga memang perlu keterlibatan masyarakat dalam mengawasi,” jelas

Bahkan, kata dia, perda ini menjadi pegangan untuk masyarakat utamanya RT/RW mengawasi aktivitas usaha rumah kos ini. Pihaknya juga intens melakukan pengawasan ke setiap lingkungan di kelurahan.

“Masyarakat bisa pakai ini perda untuk mengawasi. Kita juga ajak mereka mensosialisaiskan perda tentang rumah kos ini,” ungkapnya. (*)

 Komentar

 Terbaru

POLITIK27 Januari 2022 00:05
Jika Terpilih, IAS Siapkan Sekretariat Demokrat Sulsel di Pusat Kota Makassar
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Jika kelak diberi amanah menjadi Ketua DPD Demokrat Sulawesi Selatan, Ilham Arief Sirajuddin (IAS) mengaku telah menyiap...
POLITIK26 Januari 2022 20:15
Ni’matullah Ikuti Fit and Proper Test Calon Ketua Demokrat Sulsel, Begini Tanggapan AHY
MAKASSAR, DATAKITA.CO — Tim 3 Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat mulai menggelar fit and proper test calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD)...
PENDIDIKAN26 Januari 2022 19:04
Rektor UNM Jadi Pengurus Pusat PII, Siap Kembangkan Profesi Insinyur
JAKARTA, DATAKITA.CO – Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Profesor Husain Syam mendapat amanah baru sebagai Pengurus Pusat Persatuan Insinyur ...
MAKASSAR26 Januari 2022 18:28
Tingkatkan PAD, PD Parkir dan PD Pasar Satukan Visi
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya melakukan koordinasi bersama PD Pasar Makassar untuk menyepakati kerjasama p...