Logo Datakita.co

Nasir Rurung Minta Peran Aktif Warga Awasi Peredaran Minol

Aditya
Aditya

Kamis, 21 Oktober 2021 11:52

Anggota DPRD Makassar, Nasir Rurung sosialisasikan Perda Pelayanan Perizinan Tertentu, di Hotel Teraskita, Kamis (21/10/2021).
Anggota DPRD Makassar, Nasir Rurung sosialisasikan Perda Pelayanan Perizinan Tertentu, di Hotel Teraskita, Kamis (21/10/2021).

MAKASSAR, DATAKITA.CO – Anggota DPRD Kota Makassar, Muh Nasir Rurung kembali menemui konstituen dari daerah pemilihan (dapil) Manggala dan Panakukang.

Agendanya, melaksanakan sosialisasi peraturan daerah (Perda) nomor 1 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan tertentu di Hotel Teraskita, Kamis (21/10/2021).

Kata Nasir Rurung, ada beberapa izin yang masuk kategori perizinan tertentu. Diantaranya, izin minuman beralkohol atau minol.

“Kenapa minol masuk izin tertentu karena tidak bisa dijual bebas di toko-toko yang ada di lingkungan masyarakat,” tukas Nasir Rurung.

Apalagi, kata dia, minol ini dianggap sebagai pemicu terjadinya tindak pidana. Sehingga, peran aktif warga dibutuhkan untuk melakukan pengawasan.

“Pengawasan terhadap minil ini bukan hanya pemerinta tapi peran aktif masyarakat. Kalau ada dijual bebas, tolong dilaporkan nanti kita tindaklanjuti,” tegasnya.

Nasir Rurung berharap, peserta kegiatan bisa mengambil manfaat dan memahami untuk bisa membantu sebarluaskan. Sebab, perda ini sangat penting untuk diketahui masyarakat.

“Kita minta agar warga bisa memahami. Sehingga, ada ditemukan pelanggaran bisa melaporkan ke pemerintah,” jelasnya.

Terpisah, Narasumber Kegiatan, Sakkapati menyampaikan, peraturan daerah merupakan tindaklanjut dari undang-undang. Di mana, sifanya lebih detail dan menjadi instrument dalam mengambil kebijakan di daerah.

“Perda ini menjadi alat kontrol untuk mengatur terkait konteks regulasi itu sendiri. Landasan perda diambil dari aturan diatasnya tapi disesuaikan dengan kondisi daerah tersebut,” ungkap Sakkapati.

Dia mengatakan keberadaan perda ini tidak lain untuk mendorong peningkatan PAD. Di mana dalam perda ini diatur SOP pemberian izin tertentu. Termasuk besaran retribusi yang mesti dibayarkan ke pemerintah.

“Misalnya minol, itu siapapun yang urus izin minol pasti membayar karena ada retribusinya,” jelasnya. (*)

 Komentar

 Terbaru

MAKASSAR29 November 2021 18:18
Direvitalisasi Tahun Depan, Begini Wajah Karebosi Nantinya
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Lapangan Karebosi bakal mengalami revitalisasi. Pemerintah Kota Makassar menyiapkan anggaran sekira Rp18 miliar. Anggaran re...
MAKASSAR29 November 2021 15:59
Polda Sulsel Gelar Operasi Lilin Jelang Nataru, Turunkan 4.550 Personel
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Polda Sulsel akan menggelar Operasi Lilin mulai tanggal 22 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Operasi ini dilaksanakan unt...
BERITA29 November 2021 15:01
Bahas Pelayanan Kesehatan, Apiaty: Masyarakat Wajib Mendapatkan Layanan Yang Baik
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Anggota DPRD Kota Makassar, Apiaty K Amin Syam menggelar Sosialisasi Peraturan (Perda) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pelaya...
BERITA29 November 2021 14:31
Mantan Sekdis PUTR Sulsel Divonis 4 Tahun dan Denda Rp200 Juta
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Mantan Sekretaris Dinas (Sekdis) PUTR Sulawesi Selatan (Sulsel) Edy Rahmat divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta...