MAKASSAR, DATAKITA.CO – Anggota DPRD Kota Makassar, Nasir Rurung menggelar sosialisasi peraturan daerah (Perda) nomor 2 tahun 2018 tentang pajak daerah. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Maxone, Jalan Taman Makam Pahlawan, Senin (31/5/2021).
Pada kesempatan itu, Nasir Rurung mengajak warga mensosialisasikan Perda tentang Pajak Daerah. Sebab, regulasi ini masih minim diketahui khalayak padahal sudah berjalan tiga tahun.
Baca Juga :
“Saya kira Perda Pajak ini belum semua masyarakat mengetahui. Sehingga sosialisasi ini sangat penting,” jelas Nasir Rurung.
Selain itu, kata politisi Berkarya ini, masyarakat juga belum paham perbedaan retribusi dan pajak daerah. Terkadang, mereka masih menyamakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Jadi, pajak itu sifatnya tergantung waktunya ada tahunan ada juga bulanan. Kalau retribusi bisa setiap saat,” tandasnya.
Terpisah, Narasumber Kegiatan, Andi Ahkam Syarif menjelaskan pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Itu, dipungut dan diperoleh daerah berasal dari sumber ekonomi dan sesuai aturan pemerintah daerah.
“Jadi, payung hukumnya penarikan pajak ada UU nomor 2 tahun 2010 dan Perda nomor 2 tahun 2018,” jelas Ahkam.
Berdasarkan Perda tentang Pajak Daerah, sambung Kepala Subbid Restoran, Minerba dan Sarang Burung Walet Bapenda Makassar ini, ada sebelas jenis pajak daerah yang diatur. Pertama, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan.
Kemudian, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
“Seluruh pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” tandasnya. (*)
Komentar