BULUKUMBA, DATAKITA.CO – Jembatan muara Sungai Bialo di Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel), dipastikan tak rampung di masa pemerintahan AM Sukri Sappewali-Tomy Satria Yulianto (Sukri-Tomy). Padahal proyek tersebut digadang-gadang bakal menjadi bangunan monumental peninggalan Sukri-Tomy.
Anggota Komisi C DPRD Bulukumba, Pasakai, menjelaskan, seharusnya pembangunan jembatan kembali dianggarkan tahun ini. Hanya, karena bertepatan dengan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sehingga anggarannya dialihkan.
“Tidak bisa selesai. Yang terakhir ini kan ada anggarannya, tapi karena Covid, jadi anggarannya dialihkan,” jelas Pasakai, Selasa, 25 Agustus 2020.
Menurut Pasakai, anggaran yang seharusnya digelontorkan untuk pembangunan jembatan, yakni sebesar Rp 30 miliar. Namun, anggaran Rp 30 miliar tersebut belum termasuk pembangunan jalannya. Juga belum termasuk pembangunan tanggul.
“Kita mau kalau itu jadi, jalan dan jembatannya, tanggulnya juga jadi. Tapi itu tidak bisa,” jelas Legislator PKS ini.
Sekadar diketahui, jembatan tersebut mulai dibangun sejak tahun 2017, dengan anggaran Rp 10,5 miliar untuk pembangunan pondasi jembatan. Kemudian dalam prosesnya, pembangunan jembatan yang bakal menghubungkan Kampong Nipa ke Jalan Menara tersebut, sempat ditunda.
Penundaan pembangunan jembatan diduga karena terkena dampak rasionalisasi anggaran akibat defisit yang menimpa keuangan Bulukumba saat itu.
Polisi juga sempat menelusuri adanya dugaan kekurangan volume dalam proses pembangunan jembatan tersebut. Komisi C DPRD Bulukumba juga telah melakukan peninjauan di lokasi pembangunan.
Mereka menilai, pembangunan lanjutan Jembatan Bialo masih membutuhkan pola perbaikan perencanaan. Di mana beberapa aspek yang berpotensi mengganggu bangunan jembatan tidak dipikirkan pemerintah. Salah satunya antisipasi terjadinya abrasi dan status lahan yang telah dibangun badan jembatan.
“Jembatan Bialo bisa dilanjutkan asalkan sistem perencanaannya bisa dibenahi kembali. DPRD akan support asalkan perencanaan yang dilakukan bisa lebih baik dan tidak terkesan asal kerja,” kata Legislator PDIP Bulukumba Zulkifli Saiye, saat melakukan kunjungan November 2019 lalu. (*)
Komentar