MAKASSAR, DATAKITA.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulsel menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Rekap Data Daerah Pemilihan dalam rangka persiapan tahapan Pemilu 2024.
“Kami KPU Sulsel sudah melakukan bimbingan teknis penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi DPRD kabupaten dan kota dalam Pemilu 2024,” kata Anggota KPU Divisi Teknis KPU Sulsel M. Asram Jaya, Senin (14/11/2022).
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring tersebut sebagai tindak lanjut surat KPU RI Nomor 41/PP.07/05/2022 perihal Permintaan Rekap Data Dapil.
Baca Juga :
Kegiatan diikuti Divisi Teknis Penyelenggaraan bersama dengan Sub Koordinator Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten/Kota se-Sulsel.
“Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota KPU Divisi Teknis, Kasubag Teknis serta Operator Dapil KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan,” ujarnya.
Dalam arahannya, Asram Jaya berharap agar penataan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota memperhatikan prinsip penataan dapil sesuai Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Dia menegaskan, salah satu tahapan yang krusial adalah penataan daerah pemilihan (dapil) dengan adanya PKPU baru. Intinya, penataan tersebut harus berdasar prinsip demokrasi yang ada.
“Dimana menyesuaikan kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, coterminus, kohesivitas dan kesinambungan,” jelasnya.
Menurutnya, KPU Sulsel jauh hari telah melakukan persiapan. Salah satunya dengan menggelar rapat koordinasi membahas pendataan wilayah administrasi untuk persiapan penataan daerah pemilihan pada pemilihan umum 2024.
“Hal tersebut terkait dengan persiapan tahapan penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi DPRD di pemilu 2024,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua KPU Sulsel, Faisal Amir sebelumnya telah menjelaskan bahwa penataan dapil sangat penting dilakukan untuk mempersiapkan pemilu dan pemilihan serentak nasional tahun 2024 di wilayah Sulsel.
“Makanya, KPU Sulsel melakukan Rakor sebagai bagian dari langkah responsif agar pendataan bisa dilakukan dengan cepat dan terukur, bagian dari merespon surat dari KPU RI maka semakin leluasa kita melakukan pendataan dan kinerja,” katanya.
Hingga saat ini, KPU Sulsel belum memastikan daerah mana daei 24 Kabupaten/kota mengalami peningkatan dan pengurangan jumlah kursi di parlemen. Pasalnya, belum ada finalisasi DPT yang dijadikan tolak ukur untuk menentapkan alokasi penambahan jumlah kursi di parlemen.
Komentar