MAKASSAR, DATAKITA.CO — Walikota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan dukungan Pemerintah Kota Makassar terhadap program Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, khususnya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan serta penguatan pendidikan demokrasi bagi masyarakat menuju Pemilu 2029.
Hal tersebut disampaikan Munafri saat menerima audiensi KPU Kota Makassar yang datang membahas rencana pelaksanaan dan permintaan dukungan pemerintah daerah terhadap sejumlah program strategis KPU tersebut, Kamis (22/1/2026).
Dalam audiensi tersebut, jajaran KPU Kota Makassar yang dipimpin oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Hambaliie, menjelaskan bahwa saat ini sedang berlangsung pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
Baca Juga :
Ia meminta sinergi dan dukungan Pemerintah Kota Makassar melalui instruksi kepada camat dan lurah agar turut menyambut pelaksanaan program tersebut di wilayah masing-masing.
Selain pemutakhiran data, Hambaliie juga memaparkan program KPU Mengajar melalui program pendidikan pemilih yang selama ini masih menyasar tingkat SMA dan berada dalam kewenangan KPU Provinsi.
Menurutnya, perlu dilakukan perluasan sasaran teerutama untuk generasi pemilih Pemilu 2029 yang saat ini masih berada di bangku SMP, yang berada di bawah kewenangan pemerintah kota.
“Di sisi lain, kami juga memiliki segmentasi pemilih lain seperti masyarakat di tingkat kelurahan. Karena itu, kami ingin turun langsung untuk mendorong masyarakat agar semakin melek demokrasi,” jelasnya.
Hambaliie juga mengapresiasi meningkatnya antusiasme masyarakat dalam pemilihan RT dan RW lalu yang diinisiasi Munafri. Hal itu menjadi indikator positif tumbuhnya kesadaran berdemokrasi di tingkat akar rumput.
Kondisi tersebut dinilai perlu terus diperkuat melalui kolaborasi antara KPU dan Pemerintah Kota Makassar, agar akses KPU ke masyarakat semakin mudah dan partisipasi publik dapat terus meningkat.
Menanggapi hal tersebut, Munafri menekankan pentingnya menyusun konsep besar bersama sebelum program dijalankan secara teknis. Ia mengusulkan agar digelar pertemuan koordinasi lintas sektor terlebih dahulu untuk menyamakan persepsi dan memastikan dukungan seluruh pemangku kepentingan.
“Supaya ini berjalan efektif, kita ketemu dulu untuk menyepakati konsep besarnya. Kita buat pertemuan sebelum puasa, libatkan semua pihak, sehingga arah dan dukungannya jelas,” ujar Munafri.
Munafri menyatakan akan menginstruksikan jajaran terkait, termasuk camat dan lurah, serta memastikan sinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam mendukung pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
Ia juga menegaskan perlunya koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mendukung program pendidikan pemilih di tingkat SMP, serta melibatkan Kesbangpol, partai politik, tokoh masyarakat, dan OPD terkait dalam satu forum koordinasi terpadu.
“Saya ingin satu kali rapat besar. Ada KPU, partai politik, Capil, camat, lurah, dan dinas-dinas terkait. Kita rakor bersama, setelah itu baru diturunkan secara teknis ke masing-masing sektor,” tegasnya.
Munafri menilai sinergi tersebut menjadi kunci dalam memperkuat kualitas demokrasi di Kota Makassar secara berkelanjutan.
“Ini bagian dari pendewasaan demokrasi. Kalau semua disiapkan sejak sekarang, maka kualitas partisipasi masyarakat ke depan akan jauh lebih baik,” tutupnya.
Munafri berharap audiensi tersebut menjadi langkah penguatan kolaborasi antara KPU dan Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan penyelenggaraan demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan di Kota Makassar. (*)
Komentar