MAKASSAR, DATAKITA.CO – Pj Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin tak ingin buru-buru melakukan mutasi jabatan atau mengisi jabatan lowong. Sebab, saat ini fokus utama yakni penyelesaian persoalan virus corona atau covid-19.
“Saya masih berpikir positif. Kita arahkan untuk bisa bekerja bersama-sama tapi jika dalam pelaksanaannya sulit mengikuti arahan. Apalagi, pelayanan terhadap masyarakat tidak bagus baru kita evaluasi,” ucap Prof Rudy, Jumat (3/7)
Khusus jabatan lowong, pejabat status Pelaksana Tugas (Plt) untuk kepala dinas ini dinilai strategis untuk diisi dalam waktu yang cukup lama. Sejak SK Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto dibatalkan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) pada akhir Juli 2019 lalu, sejumlah jabatan eselon II kembali lowong.
Pengisiannya beberapa kali diusulkan ke Kemendagri RI. Bahkan diketahui izin untuk melakukan lelang jabatan eselon II telah dikantongi Pemkot Makassar. Hanya tinggal menunggu izin untuk dilakukan job fit.
Kata Rudy Djamaluddin, seharusnya masa jabatan pelaksana tugas hanya maksimal enam bulan. Meski begitu, ia belum kepikiran untuk membuka lelang jabatan dalam waktu dekat.
“Belum kepikiran (lelang jabatan eselon II), saya fokus urus covid dulu,” singkatnya.
Diketahui, saat ini ada 10 jabatan eselon II yang masih lowong. Jabatan yang lowong tersebut untuk sementara diisi sekretaris dinas masing-masing OPD.
Diantaranya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang dan Bangunan.
Dinas Kearsipan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Sekretaris DPRD Kota Makassar. (*)
Komentar