MAKASSAR, DATAKITA.CO – Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi, meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan perhatian lebih terhadap sistem pendidikan, khususnya pendidikan inklusi di Kota Makassar.
Hal itu disampaikan saat dirinya menggelar agenda reses dan temu konstituen masa persidangan II di Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Minggu (2/3/2025).
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah warga menyampaikan keresahan terkait kurangnya dukungan terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK) di sekolah umum.
Baca Juga :
Salah satu perhatian utama yang diangkat adalah kebutuhan akan shadow teacher atau Guru Pendamping Khusus (GPK) di sekolah inklusi.
Cicu-sapaan akrab Andi Rachmatika Dewi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus menyikapi serius permasalahan ini.
Ketua Partai Nasdem Makassar ini menilai bahwa sekolah inklusi tidak hanya sebatas menerima peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK), tetapi juga harus menyediakan pendamping yang kompeten agar proses belajar mengajar dapat berjalan optimal.
“Guru Pendamping Khusus (GPK) memegang peranan penting dalam pendidikan inklusi. Mereka bertugas melakukan identifikasi dan asesmen terhadap anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan belajar di sekolah umum,” ujar Cicu.
Namun, hingga saat ini, keberadaan GPK masih sangat terbatas, terutama di sekolah negeri. Banyak sekolah inklusi yang belum memiliki pendamping khusus karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia (SDM).
Oleh karena itu, Cicu meminta Pemprov Sulsel untuk mengalokasikan anggaran lebih besar guna merekrut dan menempatkan GPK di sekolah-sekolah umum yang menerima anak berkebutuhan khusus.
“Kalau kita berbicara pendidikan inklusi, maka kita tidak hanya bicara soal kebijakan, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa anak-anak ini mendapatkan haknya untuk belajar dengan pendamping yang sesuai,” tambahnya.
Selain masalah GPK di sekolah umum, Cicu juga menyoroti kekurangan tenaga pengajar di Sekolah Luar Biasa (SLB).
Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini, SLB di Makassar masih mengalami keterbatasan jumlah guru, terutama dari kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“SLB memang merupakan kewenangan provinsi. Jika sekolah negeri mungkin memiliki kendala anggaran dan SDM, maka ini harus menjadi perhatian serius bagi Pemprov Sulsel agar tenaga pendidik di SLB bisa ditambah dan ditingkatkan kualitasnya,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pendidikan inklusi tidak hanya berlaku di sekolah umum, tetapi juga harus diimbangi dengan penguatan SLB sebagai lembaga pendidikan yang secara khusus menangani peserta didik berkebutuhan khusus dengan kategori yang lebih kompleks.
Dalam reses tersebut, warga juga mengeluhkan persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA, khususnya di Kecamatan Makassar. Salah satu permasalahan utama adalah tidak adanya sekolah SMA negeri di kecamatan ini, sehingga banyak siswa yang kesulitan mendaftar melalui jalur zonasi.
Menanggapi hal ini, Cicu menyampaikan informasi terbaru bahwa sistem zonasi dalam PPDB tahun ini akan mengalami perubahan. Kuota zonasi akan dikurangi dan dialihkan ke jalur afirmasi serta prestasi.
“Info terbaru yang kami dapatkan, sistem zonasi akan dikurangi kuotanya. Ini dilakukan untuk memberikan ruang lebih bagi jalur afirmasi dan prestasi, sehingga anak-anak yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik bisa lebih banyak diterima di sekolah negeri,” jelasnya.
Perubahan ini diharapkan dapat memberi kesempatan lebih luas kepada siswa berprestasi untuk bersaing di sekolah favorit tanpa harus terhambat oleh sistem zonasi yang sebelumnya menjadi kendala.
Cicu menegaskan bahwa semua aspirasi yang disampaikan warga, mulai dari peningkatan pendidikan inklusi, penambahan GPK, tenaga pengajar SLB, hingga sistem PPDB tingkat SMA, akan menjadi bahan pembahasan di DPRD Sulsel.
Dirinya berkomitmen untuk mengawal permasalahan ini agar mendapatkan perhatian serius dari Pemprov Sulsel.
“Kami akan terus mengawal kebijakan pendidikan di Makassar, baik untuk sekolah umum, sekolah inklusi, maupun SLB. Pemprov harus hadir dan memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak yang sama dalam mengakses pendidikan yang berkualitas,” pungkasnya. (*)
Komentar