MAKASSAR, DATAKITA.CO – Buntut penanganan banjir di Kota Makassar, akhirnya dua pimpinan SKPD di Pemkot Makassar dicopot. Keduanya dinonaktifkan dari jabatannya dan diganti dengan pelaksana harian (plh).
Wali Kota Makassar Danny Pomanto dengan tegas langsung menonaktifkan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Mukhtar Tahir dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Muhammad Rusli.
Untuk sementara, dua SKPD itu dipimpin oleh pelaksana harian (Plh). Mereka adalah Sekretaris Dinsos Makassar Asvira Anwar diangkat menjadi Plh Kepala Dinas Sosial. Sementara Kepala Dinas Pertanahan Manai Sophian merangkap sebagai Plh Kepala BPBD.
Baca Juga :
Danny Pomanto beralasan, pencopotan itu karena kinerjanya dinilai kurang memuaskan.
“Pencopotan kaerna dianggap memiliki kinerja yang buruk, itu memungkinkan dalam UU,” katanya.
Apalagi, kata Danny, dirinya sudah memerintah sebelum banjir. “Meme yang saya kirim sebelum banjir itu perintah, dulu itu perintah, semua orang bergerak semua. Saya tidak tahu ternyata dua tahun ini orang tidak mengerti bahwa itu perintah atau tidak,” jelas Danny.
Kinerja yang dimaksud Danny, seperti Dinsos yaitu terkait penanganan konsumsi bagi para pengungsi korban banjir. Kemudian BPBD terkait penanganan kelengkapan pengungsi.
“Ketika saat saya datang ternyata pengungsi belum makan dari pagi. Walaupun dapurnya datang sore, saya tidak terima alasan seperti itu,” ujarnya.
Walikota dua periode ini kemudian menjelaskan bahwa inti dalam menghadapi bencana itu adalah kecepatan penanganan. “Bukan nanti ada perintah baru dikerjakan,” tuturnya.
Dijelaskan Danny, saat terjadi banjir, BPBD tidak menurunkan alat penyelamatan. Bahkan, hal itu sempat dikomplain oleh pihak provinsi.
Begitu juga dengan pengadaan seperti selimut. Setelah ditegur, barang-barang itu baru datang. “Mestinya itu tidak perlu ditegur, sudah protap (prosedur tetap),” katanya.
Komentar