Logo Datakita.co

Kepala BKPSDMD Pemkot Makassar: Netralitas ASN Harga Mati

Fadli
Fadli

Kamis, 03 September 2020 20:08

Kepala BKPSDMD Makassar Basri Rahman saat coffee morning dengan Humas Pemkot Makassar, bertempat di Shox Coffee, Rabu (2/09/2020).
Kepala BKPSDMD Makassar Basri Rahman saat coffee morning dengan Humas Pemkot Makassar, bertempat di Shox Coffee, Rabu (2/09/2020).

MAKASSAR, DATAKITA.CO – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Pemerintah Kota Makassar Basri Rahman menegaskan badan yang pimpinannya merupakan garda terdepan dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara menjelang Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar yang akan digelar Desember 2020.

Hal tersebut diutarakan Basri saat menjadi nara sumber pada coffee morning bersama Humas Pemkot Makassar, bertempat di Shox Coffee, Rabu (2/09/2020).

“Netralitas ASN merupakan harga mati, dan BKPSDMD menjadi garda terdepan untuk menjaganya,” tegas Basri Rahman.

Basri menuturkan bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya pasal 2 ayat f yang mengharuskan ASN bersikap netral dalam menyelenggarakan kebijakan dan manajemen ASN.

Asas netralitas, lanjut Basri berkaitan dengan kode etik dan kode perilaku ASN yang mengharuskan ASN menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.

Basri Rahman menambahkan di dalam Pasal 12 Undang-Undang ASN disebutkan pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sementara Ketua Bawaslu Makassar Nursari menyebutkan secara nasional ada 457 pelanggaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang melibatkan ASN, diantaranya 181 kasus menyampaikan dukungan melalui media sosial, 97 kasus mendaftarkan diri di partai politik, 49 kasus menghadiri kegiatan silaturahmi pasangan calon, dan 37 kasus ASN menghadiri deklarasi pasangan calon.

“Sanksi tegas akan dijatuhkan kepada setiap ASN yang melakukan pelanggaran, dapat berupa sanksi pidana, sanksi pelanggaran disiplin, dan kode etik,” kata Nursari.

Kasus pelanggaran yang selama ini ditangani Bawaslu umumnya berasal dari laporan masyarakat, namun ada juga yang bersumber langsung dari temuan anggota Bawaslu.

Setiap laporan atau hasil temuan yang ada ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai aturan yang berlaku. Khusus pelanggaran yang melibatkan ASN, sanksi dijatuhkan sesuai dengan rekomendasi KASN Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang dijalankan oleh pejabat daerah yang berwenang. (*)

 Komentar

 Terbaru

OLAHRAGA13 Februari 2025 18:41
Piala Asia U-20: Garuda Muda Optimistis Raih Poin di Laga Perdana Lawan Iran
DATAKITA.CO – Timnas Indonesia U-20 dalam kondisi siap tempur menghadapi laga perdana Piala Asia U-20 2025 melawan Iran pada Kamis malam ini, (1...
MAKASSAR13 Februari 2025 16:00
Harap Ada Solusi Permanen untuk Tangani Banjir di Makassar, Pj Gubernur: Agar Tidak Terulang
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Penjabat Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry meninjau langsung beberapa titik banjir yang terjadi di Kota Makassar, Rabu,...
MAKASSAR13 Februari 2025 14:46
Pengungsi Korban Banjir di Manggala Tersebar di 12 Titik, SKPD Pemkot Makassar Bantu Ribuan Nasi Kotak
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar menunjukkan solidaritas tinggi dengan menggalang bantuan berupa 1.245 nas...
OLAHRAGA13 Februari 2025 12:00
PSM Makassar Dilanda Badai Cedera Jelang Tandang ke Markas PSIS Semarang
MAKASSAR, DATAKITA.CO – PSM Makassar sedang dilanda badai pemain cedera. Kondisi ini menjadi kurang ideal jelang laga tandang melawan PSIS Semar...