Logo Datakita.co

Kemendikbud Rekrutmen Guru PPPK pada 2021

Fadli
Fadli

Kamis, 19 November 2020 19:47

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo. (int)
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo. (int)

JAKARTA, DATAKITA.CO – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) selaku Instansi pembina jabatan fungsional guru merencanakan akan merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Tenaga Guru pada Tahun Anggaran 2021.

Dengan melalui jalur PPPK, maka persyaratan usia pelamar dari 20 tahun sampai dengan 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar (untuk guru sampai dengan 59 tahun).

“Namun sampai dengan saat ini, baru 174.077 formasi Guru PPPK yang telah diusulkan oleh Pemerintah Daerah (32 Provinsi, 370 Kabupaten, dan 89 Kota). Sehingga pengajuan usulan untuk formasi Guru PPPK akan diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2020,” ujar Tjahjo dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2020).

Tjahjo menambahkan, dalam waktu dekat pemerintah melalui Kemendikbud, KemenPANRB, Kemenkeu, Kemendagri dan BKN, akan melakukan sosialisasi kepada seluruh Pemerintah Daerah, terutama terkait penjelasan kebijakan dan anggaran gaji Guru PPPK di daerah.

Tjahjo mengatakan ada kabar baik dari Kementerian Keuangan mengenai topik gaji ini untuk masyarakat, dimana anggaran yang diberikan bagi gaji guru di daerah akan lebih manusiawi.

​​​​​​Selanjutnya, KemenPANRB akan memverifikasi dan menetapkan formasi berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab ABK) serta juga mempertimbangkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Saat ini dalam proses perancangan Sistem Penerimaan, Soal Ujian Kompetensi, dan Sistem Seleksi yang melibatkan KemenPANRB, Kemendikbud, BKN, BPKP, BSSN, dan BPPT,” kata Tjahjo, dikutip dari Antara.

KemenPANRB juga akan menetapkan Peraturan Menteri PANRB sebagai dasar hukum pelaksanaannya.

Tjahjo mengatakan penambahan sumber daya manusia aparatur sipil negara (SDM ASN) guru menjadi prioritas dalam penerimaan ASN Tahun 2021.

Namun di era pandemi COVID-19 saat ini, penambahan tenaga kesehatan juga masuk dalam skala prioritas pembangunan Tahun Anggaran 2020-2021.

“Memang kebutuhan guru, kemudian kebutuhan perawat, bidan, dan dokter, baik di puskesmas pembantu, puskesmas di tingkat kecamatan, maupun di rumah sakit-rumah sakit rujukan itu sangat-sangat kurang sekali,” kata Tjahjo. (*)

 Komentar

 Terbaru

POLITIK29 November 2020 21:28
Libur Kampanye, Appi Meriahkan Bosowa-Kalla Golf Turnamen
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Calon Walikota Makassar nomor urut 2, Munafri Arifuddin (Appi) bersama Wakil Ketua Tim Pemenangannya, Solihin Jusuf Kall...
BERITA29 November 2020 21:24
Puluhan Pasukan Keamanan Tewas Akibat Bom Mobil Meledak di Afghanistan
DATAKITA.CO – Bom yang meledak dari dalam mobil di Provinsi Ghazni, Afghanistan, menewaskan sedikitnya 30 anggota pasukan keamanan setempat, kat...
POLITIK29 November 2020 19:05
Jelang Pencoblosan, Garda Pemuda NasDem Sulsel Gelar Rakerwil
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Garda Pemuda NasDem Sulsel mengelar rapat kerja Wilayah (Rakerwil) ke II, yang berlangsung ...
Legislatif29 November 2020 18:44
Gagas Perda Baru, Cicu Minta Masukan Kaum Perempuan
MAKASSAR, DATAKITA.CO – DPRD Provinsi Sulsel melalui Badan Legislatif (Baleg) tengah merumuskan rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ba...