Logo Datakita.co

Kata Mendagri, Bupati Berstatus Tersangka Masih Bisa Ikut Pilkada, Kecuali Ditahan

Fadli
Fadli

Sabtu, 11 Juli 2020 00:29

Mendagri Tito Karnavian (int)
Mendagri Tito Karnavian (int)

JAYAPURA, DATAKITA.CO – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bupati atau kepala daerah yang berstatus tersangka masih diperbolehkan mengikuti tahapan pilkada yang harus dijalaninya.

“Namun bila yang bersangkutan ditahan, maka tidak lagi bisa mengikuti proses atau tahapan pilkada, dan jabatannya di pemerintahan juga diserahkan ke wakilnya,” kata Mendagri kepada wartawan, di Jayapura,seperti dikutip dari Antara, Jumat (10/7/2020).

Mendagri mengakui, ada beberapa daerah yang pernah mengalami kasus tersebut, yaitu kepala daerahnya jadi tersangka namun tidak ditahan, sehingga tetap mengikuti tahapan pilkada yang diikutinya.

“Intinya tidak ditahan, karena bila ditahan maka tidak bisa lagi mengikuti proses pilkada,” kata Tito Karnavian dalam keterangan persnya yang didampingi Wagub Papua Klemen Tinal dan sejumlah pejabat di lingkungan Kemendagri.

Ketika ditanya tentang pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan 9 Desember 2020 mendatang, sementara pandemi COVID-19 menyebabkan sejumlah wilayah masuk dalam zona merah, Mendagri menyatakan, peta saat ini dinamis dan tidak bisa jadi patokan 9 Desember nanti.

Menurutnya, bisa saja daerah yang saat ini merah menjadi hijau atau oranye. Prinsipnya tahapan pilkada jalan terus sesuai protokol kesehatan untuk melindungi petugas penyelenggaraan hingga pemilih, katanya lagi.

Tito menyatakan, protokol sudah dibuat KPU mirip yang dilakukan di Korea Selatan merupakan negara kedua yang terdampak COVID-19 harus menjalani proses pemilihan dilakukan sejak Januari dan pencoblosan bulan April kemarin, saat puncak pandemi di sana.

Pelaksanaan pemilu di Korsel dilakukan benar-benar menerapkan protokol kesehatan COVID-19, sehingga tidak menjadi klaster penularan, kata Mendagri seraya menambahkan, kecuali bila terjadi keadaan sangat luar biasa, pilkada bisa ditunda ke tahun berikutnya.

Tito menegaskan bahwa protokol kesehatan harus benar-benar diterapkan guna memutus penyebaran COVID-19. ()

 Komentar

 Terbaru

MAKASSAR18 Juni 2024 23:39
Hafal 5 Juz Al-Quran, Siswa Bisa Pilih Sekolah
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Pemerintah Kota Makassar mempermudah penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2024 untuk jenjang SMP di bidang keagamaan. Sa...
MAKASSAR18 Juni 2024 21:52
Optimalkan CCTV di Lorong Wisata, Danny Pomanto Rencana Gunakan Starlink
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Walikota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, berencana memanfaatkan jaringan satelit Starlink untuk mengoptimalkan sistem CCT...
MAKASSAR18 Juni 2024 15:33
Masih Ada 400 Titik “Blank Spot” Internet, Sulsel Berharap Bantuan Pemerintah Pusat
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Sulawesi Selatan (Sulsel) masih memiliki lebih dari 400 titik blank spot jaringan internet. Hal ini tentu harus menjadi ...
POLITIK17 Juni 2024 19:24
ASA Rajut Momentum Idul Adha Lewat Open House dan Sapa Warga
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Bakal calon Wali Kota Makassar, Andi Seto Asapa memaknai Hari Raya Idul Adha sebagai momen untuk mempererat silaturahmi ...