Logo Datakita.co

Kasus Covid-19 Bertambah 17,8 Persen, Pemda Harus Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Fadli
Fadli

Selasa, 17 November 2020 19:57

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito (int)
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito (int)

JAKARTA, DATAKITA.CO – Satuan Tugas Penanganan COVID-19 meminta kepada pemerintah daerah (pemda) untuk menekan tingkat penularan virus SARS-CoV-2, dengan menindak tegas masyarakat yang melanggar protokol kesehatan (prokes) pencegahan penularan COVID-19.

“Saya betul-betul mohon ke setiap pemda untuk menekan angka kasus COVID-19. Mohon tindak tegas kepada masyarakat yang berkerumun dan tidak melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat,” ujar Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito dalam telekonferensi pers di Jakarta, Selasa (17/11/2020).

Satgas meminta agar insiden kerumunan massa yang terjadi di DKI Jakarta dan Bogor pada pekan lalu tidak terjadi kembali ke depannya, karena sangat berisiko meningkatkan penularan COVID-19.

“Jangan sampai apa yang kita alami pekan lalu terulang kembali di pekan berikutnya,” ujar dia, dikutip dari Antara.

Pada pekan ini, Satgas mencatat jumlah kasus pasien positif COVID-19 secara nasional bertambah signifikan hingga 17,8 persen dibandingkan pekan lalu, padahal biasanya persentase pertambahan kasus setiap pekannya hanya lima sampai delapan persen.

Wiku meminta seluruh pihak agar tidak lengah dan merasa nyaman untuk berkerumun karena potensi penularan COVID-19 bisa terjadi di mana saja.

Peningkatan tertinggi kasus COVID-19 pada pekan ini terjadi di lima provinsi, yakni Jawa Tengah dengan penambahan kasus COVID-19 hingga 2.377 kasus. Kemudian Jawa Barat sebanyak 875 kasus, DKI Jakarta 778 kasus, Banten 262 kasus dan Lampung 204 kasus.

Sebanyak lima provinsi dengan kenaikan kasus COVID-19 terbanyak itu, kata Wiku, harus diberikan perhatian khusus. Sebab, lima provinsi itu juga memiliki kota-kota dengan kepadatan tinggi dan aktivitas sosial ekonomi yang telah bergulir kembali.

“Ini adalah hal yang penting yang harus kita selesaikan mengingat provinsi ini memiliki kota-kota besar yang padat penduduk dan kegiatan sosial ekonominya terus berjalan,” ujar dia. (*)

 Komentar

 Terbaru

POLITIK29 November 2020 19:05
Jelang Pencoblosan, Garda Pemuda NasDem Sulsel Gelar Rakerwil
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Garda Pemuda NasDem Sulsel mengelar rapat kerja Wilayah (Rakerwil) ke II, yang berlangsung ...
Legislatif29 November 2020 18:44
Gagas Perda Baru, Cicu Minta Masukan Kaum Perempuan
MAKASSAR, DATAKITA.CO – DPRD Provinsi Sulsel melalui Badan Legislatif (Baleg) tengah merumuskan rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ba...
POLITIK29 November 2020 16:54
Appi Sekeluarga di Mata Tetangga, Peduli dan Senang Membantu
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Banyak hal yang belum diketahui masyarakat Makassar pada umumnya terhadap sosok Calon Wali Kota Makassar, Munafri Arifud...
BERITA29 November 2020 16:15
Inilah 10 Lembaga Nonstruktural yang Dibubarkan Presiden Jokowi
JAKARTA, DATAKITA.CO – Presiden Joko Widodo membubarkan 10 lembaga nonstruktural. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Presiden No. 112/2020 y...