Logo Datakita.co

Kasus Covid-19 Bertambah 17,8 Persen, Pemda Harus Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Fadli
Fadli

Selasa, 17 November 2020 19:57

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito (int)
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito (int)

JAKARTA, DATAKITA.CO – Satuan Tugas Penanganan COVID-19 meminta kepada pemerintah daerah (pemda) untuk menekan tingkat penularan virus SARS-CoV-2, dengan menindak tegas masyarakat yang melanggar protokol kesehatan (prokes) pencegahan penularan COVID-19.

“Saya betul-betul mohon ke setiap pemda untuk menekan angka kasus COVID-19. Mohon tindak tegas kepada masyarakat yang berkerumun dan tidak melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat,” ujar Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito dalam telekonferensi pers di Jakarta, Selasa (17/11/2020).

Satgas meminta agar insiden kerumunan massa yang terjadi di DKI Jakarta dan Bogor pada pekan lalu tidak terjadi kembali ke depannya, karena sangat berisiko meningkatkan penularan COVID-19.

“Jangan sampai apa yang kita alami pekan lalu terulang kembali di pekan berikutnya,” ujar dia, dikutip dari Antara.

Pada pekan ini, Satgas mencatat jumlah kasus pasien positif COVID-19 secara nasional bertambah signifikan hingga 17,8 persen dibandingkan pekan lalu, padahal biasanya persentase pertambahan kasus setiap pekannya hanya lima sampai delapan persen.

Wiku meminta seluruh pihak agar tidak lengah dan merasa nyaman untuk berkerumun karena potensi penularan COVID-19 bisa terjadi di mana saja.

Peningkatan tertinggi kasus COVID-19 pada pekan ini terjadi di lima provinsi, yakni Jawa Tengah dengan penambahan kasus COVID-19 hingga 2.377 kasus. Kemudian Jawa Barat sebanyak 875 kasus, DKI Jakarta 778 kasus, Banten 262 kasus dan Lampung 204 kasus.

Sebanyak lima provinsi dengan kenaikan kasus COVID-19 terbanyak itu, kata Wiku, harus diberikan perhatian khusus. Sebab, lima provinsi itu juga memiliki kota-kota dengan kepadatan tinggi dan aktivitas sosial ekonomi yang telah bergulir kembali.

“Ini adalah hal yang penting yang harus kita selesaikan mengingat provinsi ini memiliki kota-kota besar yang padat penduduk dan kegiatan sosial ekonominya terus berjalan,” ujar dia. (*)

 Komentar

 Terbaru

PENDIDIKAN27 Juni 2026 11:36
Tim PKM Unismuh Petakan Sampah Plastik di Pantai Anging Mammiri
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Tim Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar memulai pemetaan timbulan sam...
MAKASSAR26 Juni 2026 22:48
Munafri Lantik 153 Imam Kelurahan, Akan Dapat Insentif dan Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan
MAKASSAR, DATAKITA.CO — Pemerintah Kota Makassar, di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, berkomitmen untuk terus meningkatkan ...
DAERAH26 Juni 2026 14:56
Kunjungi Pulau Sabutung, Fatmawati Pastikan Pembangunan Kepulauan Lebih Merata
PANGKEP, DATAKITA.CO – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi mengunjungi Pulau Sabutung, Desa Mattiro Kanja, Kecamatan Liukang Tupabbi...
MAKASSAR26 Juni 2026 08:39
Anak Panti Asuhan di Makassar Akan Miliki Wali Sah Secara Hukum, Sidang Terpadu Digelar Agustus
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Pemerintah Kota Makassar bersama Pengadilan Agama Kelas IA Makassar akan melaksanakan program penetapan perwalian bagi a...