Logo Datakita.co

Ini Hak Pemilik Data Pribadi Berdasarkan RUU PDP

Fadli
Fadli

Selasa, 01 September 2020 23:25

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate (int)
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate (int)

JAKARTA, DATAKITA.CO – Hak-hak pemilik data pribadi oleh Warga Negara diatur dalam Bab III Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menjelaskan bahwa insiden peretasan dan serangan siber yang semakin masif, serta penggunaan data pribadi masyarakat Indonesia dengan tanpa izin merupakan alasan membentuk suatu regulasi terkait perlindungan data pribadi.

“Itu semua makin memperkuat kebutuhan pelindungan data pribadi. Pemerintah berharap dapat bersama-sama DPR RI untuk segera tancap gas menyelesaikan RUU Pelindungan Data Pribadi dan mendapatkan persetujuan bersama antara Pemerintah dengan DPR RI,” ungkap Johnny saat rapat kerja Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2020).

Dikutip dari Antara, jenis-jenis data pribadi dalam Bab II pasal 3 ayat (1) RUU PDP disebutkan terbagi dua yaitu data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik.

Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama dan/atau Data Pribadi dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Sedangkan Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan/orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU PDP Ahmad Rizki Sadig mengatakan bahwa hak-hak pemilik data yang wajib diperhatikan masyarakat dalam RUU tersebut adalah hak memperoleh informasi (pasal 4), hak untuk mendapatkan akses (pasal 6), hak untuk memperbaiki (pasal 7), dan hak untuk menghapus data dan/atau menarik kembali persetujuan pemrosesan data (pasal 8 dan 9).

Selanjutnya, hak untuk pembatasan proses data (pasal 12), hak untuk pemindahan data (pasal 14), hak untuk keberatan serta hak untuk profiling dan pembuatan keputusan secara otomatis (pasal 10).

Khusus hak-hak Pemilik Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 14 dapat dikecualikan untuk:

a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;
b. kepentingan proses penegakan hukum;
c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara;
d. kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem
pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan; atau
e. agregat data yang pemrosesan itu ditujukan guna kepentingan statistik dan penelitian ilmiah dalam rangka penyelenggaraan negara.

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada paragraf sebelumnya, dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang. (*)

 Komentar

 Terbaru

MAKASSAR16 Mei 2021 00:11
AGH Sanusi Baco Wafat, Andi Sudirman: Beliau Sosok Teladan bagi Kita Semua
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Sulawesi Selatan (Sulsel) berduka. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel, AGH KH Sanusi Baco LC meninggal dunia, Sabtu ...
MAKASSAR15 Mei 2021 23:20
Innalillahi, Ketua MUI Sulsel AGH Sanusi Baco Wafat
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Innalillahi wa Inna Ilaihi Raji’un. Anregurutta Haji (AGH) Sanusi Baco, LC tutup usia. Ketua Majelis Ulama Indones...
BERITA15 Mei 2021 22:32
Rumah Warga Sinjai Terdampak Longsor, Camat: Korban Bersedia Direlokasi
SINJAI, DATAKITA.CO – Sebuah rumah di Dusun Manubbu, Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, terdampak longsor pada Jumat pagi (14/5/2021). Sebelum...
DAERAH15 Mei 2021 19:27
Diduga Korsleting Listrik, Rumah Warga Gowa Ludes Dilalap Api
GOWA, DATAKITA.CO – Musibah kebakaran terjadi di Kabupaten Gowa. Sebuah rumah yang terletak di Jalan Matahari, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Som...