Logo Datakita.co

HM Yunus sosialisasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Aditya
Aditya

Rabu, 20 Desember 2023 12:23

Anggota DPRD Makassar, HM Yunus sosialisasikan Perda Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan, di Hotel Marina, Jl Andalas, Rabu (20/12/2023).
Anggota DPRD Makassar, HM Yunus sosialisasikan Perda Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan, di Hotel Marina, Jl Andalas, Rabu (20/12/2023).

MAKASSAR, DATAKITA.CO – Peran perempuan tidak bisa dipandang sebelah mata. Setiap keputusan atau kebijakan baik eksekutif maupun legislatif bahkan swasta perempuan acap kali mengambil peran sehingga dinilai penting.

Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kota Makassar, HM Yunus saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan, di Hotel Marina, Jl Andalas, Rabu (20/12/2023).

“Trennya sekarang milenial dan bicara milenial mayoritas kaum hawa (perempuan). Hanya perspektif umum, perempuan objek bukan subjek padahal perempuan punya peran penting terkait pengambilan kebijakan saat ini,” ucap Yunus–sapaan akrabnya.

Misalnya, Yunus mencontohkan Ketua DPR RI saat ini yang dijabat perempuan, Puan Maharani. Artinya, kaum hawa harusnya bisa diberi porsi yang lebih luas lagi termasuk ruang lingkup politik.

“Saya orang tidak sepakat kouta 30 persen untuk perempuan di dewan. Harusmi 50 persen alias fifty-fifty saja karena kenapa politik akan sangat indah jika kaum feminim muncul,” cetusnya.

Makanya, kata Legislator Hanura, dirinya ingin Perda tentang PUG ini bisa lebih dipertajam. Sebab, menurut Wahab, Perda ini masih bersifat umum dan tidak tajam untuk perempuan.

“Kita dorong untuk revisi ini Perda, tujuannya bisa lebih tajam lagi,” tukasnya.

Sementara, Narasumber Kegiatan, Hamriani mengatakan, sosialisasi ini merupakan perjuangan terhadap penyetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Itu, sama dengan tema Perda soal gender.

“Gender itu urusan kita semua. Kalau dengar gender lalu diundang untuk hadir maka harus hadir,” ujar Hamriani.

Kata dia, gender ini amanah undang-undang mulai pembukaan UUD 1945 dimana berbunyi kemerdekaan adalah hak seluruh bangsa. Kemudian, UU HAM yang semuanya mengatur agar tidak melakukan diskrimanasi perempuan dan laki-laki.

“Jadi, gender bukan hanya untuk perempuan tapi laki-laki. Kalau ada perempuan yang melanggar gender bisa dilaporkan,” ungkapnya. (*)

 Komentar

 Terbaru

POLITIK14 Juni 2024 17:19
Pilkada Maros: Demokrat Serahkan Surat Tugas untuk Chaidir-Suhartina
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Partai Demokrat secara resmi menyerahkan rekomendasi kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Maros AS Chaidir Syam...
MAKASSAR14 Juni 2024 14:59
Bantuan Pangan Beras Sasar 45.904 KPM di Makassar
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Sebanyak 45.904 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Makassar mendapatkan Bantuan Pangan Beras Pemerintah Pusat melalui Ba...
OLAHRAGA14 Juni 2024 10:56
Berada di Grup F, Indonesia Tuan Rumah Babak Kualifikasi Piala Asia U-20
JAKARTA, DATAKITA.CO – Indonesia menjadi tuan rumah dari babak kualifikasi Piala Asia U-20 2025 dan berada di grup F bersama dengan Yaman, Timor...
POLITIK13 Juni 2024 23:05
Pilgub Sulsel: Sudah Kantongi 3 Surat Tugas, IAS Mendaftar di PSI
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Bakal Calon Gubernur Sulawesi Selatan, Ilham Arief Sirajuddin (IAS) mendaftar di Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Suls...