MAKASSAR, DATAKITA.CO – Anggota DPRD Kota Makassar, Hasanuddin Leo menyebut Anak Jalanan (Anjal), Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) berhak mendapat pelayanan dari pemerintah. Bahkan telah diatur dalam Peraturan Daerah.
Hal itu disampaikan Hasanuddin Leo saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar, di Hotel Travelers, Selasa (15/6/2021).
Menurut Leo, ada dua alasan orang menjadi pengemis. Pertama, keterpaksaan dan kedua ketermalasan. Padahal, banyak hal yang bisa dilakukan untuk mendapat income agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.
Baca Juga :
“Anjal dan gepeng itu, mereka merupakan kelompok masyarakat yang berhak mendapat pelayanan dari pemerintah,” ujar Hasanuddin Leo.
Sehingga, kata Leo—sapaan akrabnya, Perda nomor 2 tahun 2008 sangat penting. Olehnya itu, sosialisasi Perda ini diharapkan bisa disebarluaskan peserta agar masyarakat paham bahwa mengemis merupakan tindakan yang tidak baik.
“Mengemis itu tidak bagus. Baik dari aspek sosial maupun agama. Karena, miskin itu dekat ke kekufuran makanya harus dibangun sinergitas sehingga tidak ada lagi aktivitas seperti itu,” tegasnya.
“Disinilah peran-peran pemerintah bagaimana mengayomi, mengedukasi dan tahu ketika pembinaan tidak berhasil,” jelasnya.
Sementara, Narasumber Kegiatan, Yuda Yunus menjelaskan, aktivitas anjal dan gepeng saat ini diyakini Terorganisir Masif dan sistematis. Hampir di ruas jalan didapati anjal dan gepeng.
“Banyak kita temukan anjal dan gepeng dijalanan dengan berbagai modus. Mulai jual tisu dan tukang bersih-bersih,” ungkap Yuda Yunus.
Kata Yuda, anjal dan gepeng lagi bukan musiman tapi sudah setiap saat. Hal ini lantaran sistemnya telah terorganisir. Misalnya, anak bayi yang digendong merupakan menjadi pelengkap agar orang hibah.
“Kasus yang ditemukan, anak-anak direntalkan. Lucunya, orang tuanya merupakan dosen ternama di PT di Makassar,” jelasnya. (*)
Komentar