Logo Datakita.co



Fatma Wahyuddin Sebut Perda PUG Jadi Legitimasi Perempuan dalam Pembangunan

Aditya
Aditya

Sabtu, 18 September 2021 21:14

Anggota DPRD Makassar, Fatma Wahyuddin sosialisasikan Perda Pengarusuramaan Gender (PUG), di Hotel Aston, Sabtu (18/9/2021).
Anggota DPRD Makassar, Fatma Wahyuddin sosialisasikan Perda Pengarusuramaan Gender (PUG), di Hotel Aston, Sabtu (18/9/2021).

MAKASSAR, DATAKITA.CO – Anggota DPRD Kota Makassar, Fatma Wahyuddin menggelar sosialisasi peraturan daerah (Perda) nomor Nomor 5 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan, di Hotel Aston, Sabtu (18/9/2021).

Kata dia, permasalahan gender menjadi penting. Sehingga, hal itu menjadi latarbelakang Politisi Demokrat ini mengambil dan berharap di sebarluaskan ke seluruh lapisan masyarakat.

“Perda ini merupakan perda yang diinisiasi oleh DPRD. Dengan hadirnya perda PUG ini , Dapat Memberikan jaminan akan legitimasi kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki dalam aspek pembangunan, Politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan lain sebagainya,” jelas Fatma Wahyuddin.

“Salah satu tujuan dari Perda ini yakni memberikan Acuan Bagi semua pihak baik pemerintah kota, maupun pihak swasta, organisasi masyarakat, media massa dan perguruan tinggi dalam menyusun strategi pengintegrasian gender. Serta dapat mewujudkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab perempuan dan Laki-laki,“ sambung Ketua Fraksi Demokrat Makassar.

Terpisah, Narasumber Kegiatan, Achi Sulaiman menyampaikan, pembentukan Perda tentang PUG ini memberi manfaat untuk program Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Misalnya saja, menjadi indikator mengenai angka Indeks Pembangunan Manusia.

“Perda PUG ini juga menjadi pertimbangan dalam meraih anugrah parahita ekapraya atau penghargaan tertinggi Kota Layak Anak dari Kementerian,” papar Achi.

sosialisasi ini merupakan perjuangan terhadap penyetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Itu, sama dengan tema Perda soal gender.

“Gender itu urusan kita semua. Kalau dengar gender lalu diundang untuk hadir maka harus hadir,” ujar dia.

Kata dia, gender ini amanah undang-undang mulai pembukaan UUD 1945 dimana berbunyi kemerdekaan adalah hak seluruh bangsa. Kemudian, UU HAM yang semuanya mengatur agar tidak melakukan diskrimanasi perempuan dan laki-laki.

“Jadi, gender bukan hanya untuk perempuan tapi laki-laki. Kalau ada perempuan yang melanggar gender bisa dilaporkan,” ungkapnya. (*)

 Komentar

 Terbaru

BERITA11 Agustus 2022 18:39
Lantik Putri Dakka Jadi Ketua NasDem Luwu Utara, Rusdi Masse: Perempuan Tangguh yang Punya Keihlasan
LUWU UTARA, DATAKITA.CO – Putri Dakka resmi memimpin DPD Partai NasDem Kabupaten Luwu Utara (Lutra). Pengusaha cantik asal Luwu Raya itu dilanti...
OLAHRAGA11 Agustus 2022 15:58
PSM Makassar Masuk Final AFC Cup 2022, Gubernur: Masyarakat Sulsel Bangga
MAKASSAR, DATAKITA.CO – PSM Makassar memberikan kado indah kepada Indonesia khususnya Sulsel menjelang 77 Tahun Kemerdekaan RI. PSM berhasil mas...
DAERAH10 Agustus 2022 18:58
Bupati Bantaeng Perkenalkan Produk Lokal Cokelat Sehat “Chocotua”
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Bupati Kabupaten Bantaeng, Ilham Syah Azikin memperkenalkan produk premium Industri Kecil Menengah (IKM) Chocotua dihapa...
BERITA10 Agustus 2022 17:05
Mendagri Puji Walikota Makassar Atas Keberhasilan Kendalikan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
PADANG, DATAKITA.CO – Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian menyebut nama Walikota Makassar Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto berkali-kali saat ...