Logo Datakita.co

Fatma Wahyuddin Sebut Perda PUG Jadi Legitimasi Perempuan dalam Pembangunan

Aditya
Aditya

Sabtu, 18 September 2021 21:14

Anggota DPRD Makassar, Fatma Wahyuddin sosialisasikan Perda Pengarusuramaan Gender (PUG), di Hotel Aston, Sabtu (18/9/2021).
Anggota DPRD Makassar, Fatma Wahyuddin sosialisasikan Perda Pengarusuramaan Gender (PUG), di Hotel Aston, Sabtu (18/9/2021).

MAKASSAR, DATAKITA.CO – Anggota DPRD Kota Makassar, Fatma Wahyuddin menggelar sosialisasi peraturan daerah (Perda) nomor Nomor 5 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan, di Hotel Aston, Sabtu (18/9/2021).

Kata dia, permasalahan gender menjadi penting. Sehingga, hal itu menjadi latarbelakang Politisi Demokrat ini mengambil dan berharap di sebarluaskan ke seluruh lapisan masyarakat.

“Perda ini merupakan perda yang diinisiasi oleh DPRD. Dengan hadirnya perda PUG ini , Dapat Memberikan jaminan akan legitimasi kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki dalam aspek pembangunan, Politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan lain sebagainya,” jelas Fatma Wahyuddin.

“Salah satu tujuan dari Perda ini yakni memberikan Acuan Bagi semua pihak baik pemerintah kota, maupun pihak swasta, organisasi masyarakat, media massa dan perguruan tinggi dalam menyusun strategi pengintegrasian gender. Serta dapat mewujudkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab perempuan dan Laki-laki,“ sambung Ketua Fraksi Demokrat Makassar.

Terpisah, Narasumber Kegiatan, Achi Sulaiman menyampaikan, pembentukan Perda tentang PUG ini memberi manfaat untuk program Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Misalnya saja, menjadi indikator mengenai angka Indeks Pembangunan Manusia.

“Perda PUG ini juga menjadi pertimbangan dalam meraih anugrah parahita ekapraya atau penghargaan tertinggi Kota Layak Anak dari Kementerian,” papar Achi.

sosialisasi ini merupakan perjuangan terhadap penyetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Itu, sama dengan tema Perda soal gender.

“Gender itu urusan kita semua. Kalau dengar gender lalu diundang untuk hadir maka harus hadir,” ujar dia.

Kata dia, gender ini amanah undang-undang mulai pembukaan UUD 1945 dimana berbunyi kemerdekaan adalah hak seluruh bangsa. Kemudian, UU HAM yang semuanya mengatur agar tidak melakukan diskrimanasi perempuan dan laki-laki.

“Jadi, gender bukan hanya untuk perempuan tapi laki-laki. Kalau ada perempuan yang melanggar gender bisa dilaporkan,” ungkapnya. (*)

 Komentar

 Terbaru

MAKASSAR23 Oktober 2021 11:49
Diluncurkan November, Danny Ingin Bangun 5.000 Lorong Wisata
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan meluncurkan lorong wisata di Kecamatan Ujung Pandang pada November mendatang. Hal itu...
MAKASSAR23 Oktober 2021 10:37
THM di Makassar Terancam Ditutup karena Langgar PPKM hingga 3 Kali
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Karena sudah melanggar aturan PPKM lebih dari tiga kali, Pemkot Makassar mengancam mencabut usaha sebuah tempat hiburan ...
MAKASSAR23 Oktober 2021 09:49
Pencairan Insentif Nakes Sudah Mulai Masuk, Usulan TPP Menyusul
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar terus menggenjot pencairan insentif tenaga kesehatan (nakes). Pelaksana tugas Kepala ...
MAKASSAR23 Oktober 2021 08:12
Anggota DPRD Dukung Pemkot Makassar Gunakan GeNose Saat PTM
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tetap akan menggunakan GeNose untuk mendeteksi Covid-19. Meski sejumlah daerah sudah mengh...