MAKASSAR, DATAKITA.CO – Anggota DPRD Kota Makassar, Fasruddin Rusli menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan, di Hotel Almadeera, Rabu (20/7/2022).
Acil–sapaan akrabnya menyampaikan bahwa upaya penanganan sampai di Makassar perlu dimaksimalkan. Untuk itu, ia mendorong fasilitas penunjang perlu dilengkapi dan ditingkatkan.
“Jadi kita harus pengadaan terus ini karena kita mau lihat persampahan kita diprioritaskan,” ungkap Acil.
Baca Juga :
Disebutkan Legislator dari PPP ini, pengadaan yang dimaksud seperti penambahan armada angkutan sampah. Bahkan, kendaraan yang akan ada nanti justru lebih memudahkan petugas sampah nanti.
“Tidak seperti tangkasaki lagi, yang harus diangkut dulu dan dibuang lagi. Ini nanti tinggal diambil pakai truk itu seperti excavator,” katanya.
Anggota Komisi C Bidang Pembangunan ini meyakini fasilitas yang terpenuhi dapat mempermudah proses pembangunan sampah ke TPA. Sekaligus tidak menyusahkan para petugas.
“Bayangkan itu sampah ta kalau pakai truk yang ada harus 5 jam mengantri untuk membuang ke TPA. Belum lagi karena armada kita yang masih sedikit di kecamatan,” tukasnya.
Staf Ahli Pemkot Makassar, Sittiara Kinang menjelaskan untuk meningkatkan pelayanan persampahan memang perlu dibarengi dengan peningkatan fasilitas. Untuk itu, masyakarat harus berkontribusi melalui pembayaran retribusi.
“Retribusi itu wajib dibayarkan oleh masyakarat sebagai bentuk peningkatan pelayanan. Karena disitu, kita pakai untuk operasional dan segala macam,” jelasnya.
Mantan Asisten I Pemkot Makassar ini meminta agar masyakarat tetap taat membayar retribusi. Sehingga masalah persampahan juga bisa terkendali.
“Janganki kasihan malas-malas. Apalagi di Lae-lae pasti rendahji, karena kasih petugas yang membantu kita, sebab tidak cukup dana pemerintah,” tambahnya.
Sementara itu, pejabat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Suwandi menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya menekan jumlah sampah yang masuk ke TPA. Alih-alih menantikan pengadaan terealisasi.
“Jadi kami di DLH itu, misalnya saja kita ada UPT Bank Sampah. Jadi disitu kita pilah dulu sebelum masuk ke TPA,” ujarnya.
“Di setiap kecamatan itu juga kita sudah punya armada, seperti Fukuda dan Tangkasaki. Demikian juga di Kelurahan. Tapi memang sampah yang masuk ke TPA itu banyak sekali,” tukas Suwandi. (*)
Komentar