MAKASSAR, DATAKITA.CO – Dua tahun Prof HM Nurdin Abdullah menjabat sebagai Gubernur Sulsel, rumah jabatan yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman kerap didemo kalangan emak-emak. Terbaru, demo puluhan orang tua siswa yang anaknya tidak tertampung pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online tahun 2020 tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Rabu (12/8/2020).
Unjuk rasa tersebut juga diikuti para siswa. Sambil mengenakan seragam sekolah mereka mendesak Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mencopot Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sulsel, yang juga Ketua PPDB Sulsel, Basri, karena dinilai tidak becus menggelar PPDB tahun ini secara baik.
Aksi protes dilakukan untuk menyikapi carut-marutnya proses PPDB Sulsel. Sistem sering error, sangat merugikan dan merepotkan calon siswa mengakses pendaftaran online.
Baca Juga :
Ketua Forum Orang Tua Murid, Herman Hafid Nassa, mengatakan, banyak calon siswa yang telah mendaftar secara online, tetapi hasilnya tidak disampaikan. Banyak siswa yang akhirnya tidak sekolah, dan banyak yang masuk dengan “jalur khusus”.
“Hampir semua kepala sekolah telah memasukkan nama-nama calon siswa siluman di 29 sekolah,” kata Herman Hafid, usai pertemuan.
Sementara, Nurdin Abdullah yang menemui para demonstran, berjanji akan mengakomodir keinginan para orang tua siswa. Calon siswa akan dimasukkan ke sekolah-sekolah yang sudah mereka daftar, agar segera bisa ikut proses belajar mengajar yang telah berjalan.
Respons dari gubernur ternyata belum memuaskan kalangan orang tua yang hadir. Herman Hafid menyatakan, kebijakan Nurdin Abdullah hanya mengakomodir sebagian calon siswa saja, khususnya mereka yang hadir di rumah jabatan gubernur.
“Pertemuan tadi saya kurang puas, karena anak-anak yang sempat hadir hari ini saja yang mau diakomodir,” ujarnya.
Sebelumnya, pada 23 Juli 2020 lalu, Organisasi Pergerakan Mahasiswa (OPM) dan Forum Orang Tua Murid, menggelar aksi unjuk rasa di depan Rujab Gubernur. Ada empat tuntutan yang disampaikan massa aksi tersebut. Salah satunya meminta Penjabat (PJ) Wali Kota Makassar dan Pelaksana Tugas (Plt) Kadisdik Sulsel dicopot, dianggap tak mampu mengatasi sekelumit persoalan PPDB online tersebut.
Selain itu, juga meminta Gubernur Sulsel sebagai pemangku kebijakan tertinggi di Sulsel untuk mengakomodir semua siswa yang belum tertampung, khususnya di sekolah negeri yang ada di Sulsel.
Masih di hari yang sama, ratusan emak-emak yang berasal dari Pulau Sangkarrang, Kota Makassar, juga melakukan aksi di Rujab Gubernur Sulsel. Mereka mendesak Nurdin Abdullah untuk menghentikan aktivitas penambangan pasir laut di wilayah Sangkkarang.
Demonstrasi juga pernah dilakukan kalangan emak-emak pada 11 Mei lalu. Ketika itu, mereka mengeluhkan janji pemerintah yang akan memberikan bantuan di tengah pandemi Covid-19, namun tak kunjung datang. (*)
Komentar