MAKASSAR, DATAKITA.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar Diskusi Publik dan Refleksi Akhir Tahun bertajuk “Membaca Isu, Merespons Aspirasi”, di Hotel Aston, Makassar, pada Rabu (24/12/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, Walikota dan Wakil Walikota Makassar, akademisi, pengamat kebijakan publik, hingga organisasi kepemudaan.
Sekretaris DPRD Kota Makassar, Andi Rahmat Mappatoba, dalam sambutannya menyampaikan, diskusi publik ini merupakan bagian dari peran Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD, khususnya dalam melakukan evaluasi dan refleksi terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Baca Juga :
“Forum ini menjadi ruang dialog yang konstruktif antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat, guna memperkuat kualitas kebijakan serta pelayanan publik di Kota Makassar,” ujarnya.
Ia menyebut, kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun isu-isu aktual, menyerap pandangan publik sebagai bahan evaluasi kinerja DPRD, serta merumuskan rekomendasi strategis bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD ke depan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menegaskan DPRD memiliki peran strategis sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya, kemampuan membaca isu yang berkembang di tengah masyarakat merupakan sebuah keharusan bagi lembaga legislatif.
“Isu-isu seperti pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga persoalan sosial dan ekonomi tidak lahir di ruang kosong. Semua berasal dari realitas kehidupan warga yang harus kita dengarkan dan carikan solusi bersama,” kata Supratman.
Ia menekankan bahwa aspirasi masyarakat tidak cukup hanya didengar, tetapi harus ditindaklanjuti melalui kebijakan yang nyata, tepat sasaran, dan berkeadilan. DPRD, lanjutnya, juga dituntut untuk bersikap objektif, kritis, dan konstruktif, sekaligus menjaga sinergi dengan Pemerintah Kota Makassar.
“Setiap kritik dan masukan dari masyarakat merupakan energi positif untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Aspirasi warga akan menjadi dasar dalam penyusunan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan pembangunan,” tambahnya.
Diskusi publik ini menghadirkan sejumlah akademisi dan pengamat sebagai narasumber, seperti Satria (Icons Media Nusantara), Arif Wicaksono (Pengamat Politik dan Kebijakan Publik/Akademisi), dan Andi Ahmad Yani (Pengamat Pemerintahan/Akademisi).
Komentar