Dorong Inklusi Keuangan, Bapenda Makassar Dukung Penuh Kampanye QRIS BI
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar terus memperkuat komitmennya dalam mengawal percepatan digitalisasi sistem pembayaran di wilayah perkotaan. Langkah strategis ini kembali dipertegas lewat partisipasi aktif instansi dalam forum kolaborasi QRIS Jelajah Indonesia 2026, Jumat (5/6/2026).
Hadir mewakili instansi fiskal daerah, Kepala UPT Pusat Pengelolaan Data dan Informasi (PPDI) Bapenda Makassar, Ibnu Munzier Hasri Gani. Kegiatan yang mengusung tema besar “Jelajah Kuliner Nusantara, Bayar Praktis dengan QRIS” ini diselenggarakan di Ruang Rapat Baruga Sipakainge, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Sulawesi Selatan, baru-baru ini.
Forum ini didesain sebagai wadah sinergi lintas institusi guna memacu perluasan ekosistem transaksi nontunai (cashless), dengan fokus intervensi pada sektor kuliner, pariwisata, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar.
Inklusi Keuangan dan Optimalisasi Sektor Pajak Daerah
Bagi Bapenda Kota Makassar, perluasan adopsi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) oleh Bank Indonesia bukan sekadar mempermudah transaksi konsumen, melainkan instrumen vital dalam mendorong transparansi omzet usaha di lapangan.
Penguatan ekosistem ekonomi digital yang inklusif ini memberikan dampak sistemik positif:
Keamanan Finansial: Meminimalkan risiko peredaran uang palsu dan memotong rantai pungutan liar di sektor retribusi atau pajak barang jasa tertentu (PBJT).
Efisiensi Usaha: Mempermudah pencatatan keuangan para pelaku UMKM kuliner secara otomatis dan akurat.
Transparansi Fiskal: Membantu pemetaan potensi pajak daerah dari sektor kuliner secara riil dan terukur guna mendongkrak PAD Kota Makassar.
“Kehadiran Bapenda dalam forum bersama Bank Indonesia ini adalah wujud dukungan total terhadap peta jalan digitalisasi daerah. Integrasi teknologi dalam sistem pembayaran publik terbukti efektif meningkatkan kualitas layanan, sekaligus mengoptimalkan pos penerimaan daerah secara akuntabel,” urai Ibnu Munzier Hasri Gani.