Logo Datakita.co

Dinilai Penting, Hj Kartini Ajak Warga Sebarluaskan Perda Bantuan Hukum

Aditya
Aditya

Minggu, 29 Agustus 2021 19:48

Anggota DPRD Makassar, Hj Kartini sosialisasikan Perda Bantuan Hukum, di Hotel Sorisson, Minggu (29/8/2021).
Anggota DPRD Makassar, Hj Kartini sosialisasikan Perda Bantuan Hukum, di Hotel Sorisson, Minggu (29/8/2021).

MAKASSAR, DATAKITA.CO – Anggota DPRD Kota Makassar, Hj Kartini menggelar sosialisasi peraturan daerah (Perda) nomor 7 tahun 2015 tentang penyelenggaraan bantuan hukum di Hotel Pessona, Minggu (29/8/2021).

Kata dia, ada alasan perda ini dipilih untuk disosialisasikan. Paling utama, bahwa regulasi ini sangat penting apalagi bagi masyarakat prasejahtera yang memiliki masalah hukum.

“Saya kira ini penting untuk disosialisasikan. Masih banyak warga kita tidak tahu bahwa ada bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah,” jelas Hj Kartini.

Hanya saja, sambung politisi Perindo ini, ada syarat yang harus dipenuhi masyarakat jika ingin mendapat bantuan hukum dari pemerintah kota. Diantaranya, mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum melalui wali kota atau pejabat yang ditunjuk yang berisi paling sedikit identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok permasalahan yang dimohonkan.

Syarat kedua, foto copy KTP sebagai bukti bahwa pemohon adalah warga Kota Makassar, foto copy Kartu Keluarga, menyertakan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah setempat, dan menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

“Pada kesempatan ini saya ajak warga (peserta) agar membantu sebarluaskan perda bantuan hukum di lingkungannya masing-masing,” paparnya.

Terpisah, Narasumber Kegiatan, Sakkapati menyampaikan, Perda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum masih perlu dimasifkan walau regulasi ini sudah berjalan enam tahun.

“Perda ini memang belum terlalu optimal karena belum tersosialisasi masif,” kata Sakkapati.

Kedua, sambung Akademisi Unhas ini, belum optimalnya regulasi tahun 2015 ini karena minim anggaran. Sementara, dana operasinal Lembaga Bantuan Hukum tidak sedikit.

“LBH ini syaratnya harus terakreditasi, sementara support anggaran minim. Makanya, kita harap dewan bisa pertimbangkan untuk menaikkan alokasi anggarannya,” tandasnya. (*)

 Komentar

 Terbaru

MAKASSAR26 September 2021 22:11
Tujuh Komunitas Sepeda Road Bike Makassar Gowes Bareng
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Tujuh komunitas sepeda road bike Makassar melakukan gowes bersama (gobar). Mereka start dari Hotel Maleo menuju bandara ...
POLITIK26 September 2021 21:21
Dukung Pembangunan, Nunung Dasniar Imbau Warga Tertib Bayar Pajak
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Anggota DPRD Kota Makassar, Nunung Dasniar menggelar sosialisasi peraturan daerah (Perda) nomor 2 tahun 2018 tentang paj...
POLITIK26 September 2021 19:14
Hasanuddin Leo Minta Pemkot Makassar Awasi Penggunaan Air Bawah Tanah
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Anggota DPRD Kota Makassar, Hasanuddin Leo menggelar sosialisasi peraturan daerah (perda) nomor 1 tahun 2018 tentang Ret...
POLITIK26 September 2021 18:46
Ray Suryadi Arsyad Minta Pemkot Tingkatkan Kualitas Pendidikan di Makassar
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Anggota DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad menggelar sosialisasi peraturan daerah (perda) nomor 1 tahun 2019 tentang...