MAKASSAR, DATAKITA CO – Anggota DPRD Kota Makassar, Harry Kurnia Pakambanan menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengarustamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan, di Hotel Harper, Jl Perintis Kemerdekaan, Jumat (30/9/2022).
Legislator dari Fraksi Demokrat ini menghadirkan dua narasumber dalam sosialisasi ini. Ialah Tenaga Ahli Anggota DPR, Sinta Masita dan Kabag Humas DPRD Makasaar, Akbar Rasyid.
Sedangkan peserta berasal dari kaum milenial. Mereka pun berasal dari berbagai kalangan.
Baca Juga :
Dalam pemaparannya, Harry–sapaan akrabnya menilai bahwa kehadiran PUG sangat penting di Kota Makassar. Di mana menegaskan perihal tidak adanya perbedaan tanggung jawab dan pekerjaan antar laki-laki dan perempuan.
Selama ini, menurutnya, pekerjaan yang dikerjakan para lelaki sudah bisa dilakukan perempuan. Bahkan, ia melihat mereka punya kelebihan tersendiri.
“Dari dulu saya punya satu ada pegangan kalau perempuan lebih hebat dari kalau laki-laki,” ujar Harry.
PUG, kata Harry, juga mendorong perempuan untuk lebih banyak bergerak demi mendongkrak perekonomiannya. Olehnya, ia tidak lagi melihat suatu pekerjaan hanya bisa dilakukan oleh laki-laki.
“Kalau persoalan pantas tidak pantas sebenarnya lebih tidak pantas lagi kalau tidak makan. Apalagi kalau kita lihat perempuan itu lebih konsentrasi kalau kerja, lebih telaten,” tambahnya.
Untuk itu pula, Anggota Komisi D Bidang Kesra ini pun menekankan agar kesetaraan gender bisa terus digalakkan. Itu melalui penyebarluasan perda PUG.
“Saya minta ini Perda ini bisa disebarkan ke teman-teman yang lain karena ini penting,” tutup Harry.
Sementara itu, Tenaga Ahli Anggota DPR, Sinta Masita juga menekankan kesetaraan gender memberikan ruang dan kesempatan lebih besar kepada perempuan dalam segala hal. Terkhusus mengenai pekerjaan.
“Jadi sudah tidak ada perbedaan. Kalau laki-laki bisa jadi Direktur, perempuan juga bisa,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mantan Anggota DPRD Kota Makassar ini mengatakan lahirnya perda PUG didorong oleh keresahan para perempuan. Untuk itu, ia mengajak agar laki-laki tidak lagi memandang bulu seorang perempuan.
“Jadi yang mesti kita tahu yang membedakan itu hanya kodratnya. Seperti perempuan bisa hamil tetapi lelaki tidak. Urusan kerjaan itu sama,” tambah Sinta.
Terakhir, Kabag Humas DPRD Makasaar, Akbar Rasyid mengaku perda ini sudah tepat didorong oleh perempuan untuk terbit. Ia juga melihat bahwa perempuan sudah punya kesempatan yang sama terkhusus dalam pekerjaan.
“Kita lihat mi sekarang, banyak mi anggota dewan ta yang perempuan. Karena memang dia lebih telaten, itu yang saya lihat,” kata Ocha–sapaan akrabnya.
Apabila ada masukan terkait perda ini, Ocha mengatakan bahwa DPRD Makassar telah meluncurkan aplikasi Ajamma. Didalamnya pun masyakarat bisa memberikan masukan atau saran perihal PUG ini.
“Kita sekarang punya aplikasi jadi tinggal kacca-kacca saja hape ta, cariki di Google. Masukan ta ini langsung disampaikan ke anggota dewan ta,” tukas Ocha. (*)
Komentar