Logo Datakita.co

Dewan Minta Pemkot Buat Penampungan Bagi Pak Ogah

Aditya
Aditya

Senin, 03 Agustus 2020 19:38

Legislator DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir
Legislator DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir

MAKASSAR, DATAKITA.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar meminta Pemerintah Kota (Pemkot) membangun shelter atau tempat penampungan sementara khusus bagi pak ogah. Pasalnya, persoalan penindakan pak ogah dijalan raya tidak pernah tuntas, dilepas begitu saja.

Ketua Komisi D DPRD Makassar, Abd Wahab Tahir mengatakan, shelter atau penampungan ini akan menjadi tempat bagi pak ogah untuk diberikan keterampilan. Sehingga, pak ogah punya kesempatan mencari pekerjaan lain.

“Tidak usahmi ditanya lagi, shelter ini harus dibangun untuk memberikan pembinaan kepada pak ogah,” kata Wahab Tahir, Senin (3/8/2020).

Terlebih, lanjut Wahab, penindakan yang kerap dilakukan Pemkot Makassar baik Dishub dan Dinsos tidak efektif. Justru, setelah dijaring lalu dilepaskan begitu saja tidak ada edukasi yang didapatkan pak ogah.

“Kita dukung pembangunan shelter, soal anggaran yah kalau diusulkan tentulah DPRD akan mempertimbangkannya,” katanya. (*)

 Komentar

 Terbaru

POLITIK29 November 2020 19:05
Jelang Pencoblosan, Garda Pemuda NasDem Sulsel Gelar Rakerwil
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Garda Pemuda NasDem Sulsel mengelar rapat kerja Wilayah (Rakerwil) ke II, yang berlangsung ...
Legislatif29 November 2020 18:44
Gagas Perda Baru, Cicu Minta Masukan Kaum Perempuan
MAKASSAR, DATAKITA.CO – DPRD Provinsi Sulsel melalui Badan Legislatif (Baleg) tengah merumuskan rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ba...
POLITIK29 November 2020 16:54
Appi Sekeluarga di Mata Tetangga, Peduli dan Senang Membantu
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Banyak hal yang belum diketahui masyarakat Makassar pada umumnya terhadap sosok Calon Wali Kota Makassar, Munafri Arifud...
BERITA29 November 2020 16:15
Inilah 10 Lembaga Nonstruktural yang Dibubarkan Presiden Jokowi
JAKARTA, DATAKITA.CO – Presiden Joko Widodo membubarkan 10 lembaga nonstruktural. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Presiden No. 112/2020 y...