Logo Datakita.co

Demi Pembangunan Lancar, Imam Musakkar Ajak Warga Makassar Taat Bayar Pajak

Aditya
Aditya

Kamis, 07 Desember 2023 22:06

Anggota DPRD Makassar, Imam Musakkar sosialisasikan Perda Pajak Daerah, di Hotel Harper, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kamis (7/12/2023).
Anggota DPRD Makassar, Imam Musakkar sosialisasikan Perda Pajak Daerah, di Hotel Harper, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kamis (7/12/2023).

MAKASSAR, DATAKITA.CO – Anggota DPRD Kota Makassar, Imam Musakkar menggelar Sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, di Hotel Harper, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kamis (7/12/2023).

Legislator dari Fraksi PKB ini mengundang dua narasumber dalam sosialisasi ini. Ada praktisi hukum, Syarif Panji, dan pejabat fungsional Bapenda Makassar, Jabbar.

Dalam pemaparannya, Imam Musakkar mengatakan sosialisasi ini mesti dipahami oleh seluruh warga. Sebab pajak merupakan tanggung jawab mereka.

Pajak, kata dia, untuk mendorong pembangunan yang ada di Makassar. Jika pembayarannya mandek, maka Makassar minim pembangunan khususnya infrastruktur.

“Tugas kami itu ada legislasi yang membuat perda. Makanya kami juga melakukan sosialisasi untuk warga bisa paham. Apalagi terkait pajak ini,” katanya.

Ia berharap warga peduli terhadap pembangunan kota Makassar lewat pembayaran pajak. Pasalnya, ada beberapa yang mesti dibenahi.

“Melalui sosialisasi perda ini, kita harap bisa paham isinya dan pentingnya pajak,” tukas Anggota Komisi C bidang Pembangunan DPRD Makassar ini.

Pejabat fungsional Bapenda Makassar, Jabbar menjelaskan ada beberapa pajak yang mesti dibayar oleh warga. Ada pribadi dan perusahaan.

“Kalau bersifat pribadi itu ada PBB yang banyak kita kenal, ada juga PPH itu untuk perusahaan,” katanya.

Semua pajak, kata dia, dipungut untuk pembangunan. Tak ayal pemerintah kota terus mengimbau kepada warga agar taat membayar pajak.

“Makanya itu kita terus melakukan sosialisasi dan iklan karena memang pajak ini penting. Kita harus tahu ini,” lanjutnya.

Praktisi hukum, Syarif Panji mengatakan perda tersebut juga mengatur terkait sanksi keterlambatan pembayaran pajak. Sebab, pajak bersifat wajib.

“Olehnya kita harus sadar, kita harus bayar pajak kalau tidak pembangunan di Makassar pasti berkurang misalnya untuk pembangunan jalan,” katanya.

“Kalau kita melanggar tidak membayar pajak tentu kita ada sanksi. Sudah ada aturan yang mengatur di perda dan di peraturan pemerintah,” tukas Syarif Panji. (*)

 Komentar

 Terbaru

DAERAH12 April 2024 21:38
Siap-siap! Pemkab Lutim Buka Pendaftaran Arus Balik Gratis Besok, Disiapkan 7 Bus
LUTIM, DATAKITA.CO – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus menunjukkan komitmennya untuk memberikan kemudahan bagi masyarakatnya yang ingin pula...
MAKASSAR12 April 2024 14:04
Open House Bersama Kepala Daerah, Pj Gubernur Bahtiar Harap Jaga Silaturahmi dan Kekompakan
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, berharap agar kepala daerah se-Sulsel senantiasa menjaga silaturahmi dan k...
DAERAH11 April 2024 23:55
Pemkab Gowa Gelar Open House, Adnan Beberkan Sejumlah Capaian
GOWA, DATAKITA.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa kembali menggelar open house dalam rangka Idul Fitri 1445 Hijriah. Dimana kegiatan ini te...
MAKASSAR11 April 2024 22:31
Danny Pomanto dan OPD Pemkot Makassar Sambut Silaturahmi Kapolda Sulsel
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto didampingi seluruh OPD lingkup Pemkot Makassar menyambut hangat silaturahmi Idul F...