GOWA, DATAKITA.CO – Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang menyambut baik skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai salah satu pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.
Hal tersebut diungkapkan usai menghadiri kegiatan Diseminasi Skema Pembiayaan Infrastruktur Melalui KPBU dan Pembiayaan Lainnya dengan tema “Beyond Infrastructure: Sinergi Fiskal-Moneter untuk Akselerasi Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Daerah” di Aula Rangkong, Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Kamis (11/6).
Menurut Bupati Talenrang, skema KPBU dapat menjadi solusi bagi pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan berbagai sektor strategis, khususnya infrastruktur yang selama ini terkendala karema adamya keterbatasan anggaran.
Baca Juga :
“Di Kabupaten Gowa sementara kami pikirkan, tetapi ini sangat bagus karena merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang dapat membantu pemrontah daerah dalam membangin wilayahnya masing-masing. Banyak kepala daerah yang tertarik karena adanya keterbatasan anggaran dari APBD,” ungkapnya.
Dirinya menilai, kehadiran KPBU mampu membantu pemerintah daerah menjalankan program-program prioritas, khususnya pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Untuk pembangunan infrastruktur yang selama ini terkendala keterbatasan anggaran, seperti jalan, jembatan, drainase dan sebagainya, skema KPBU dapat menjadi solusi agar program-program tersebut tetap dapat terlaksana,” jelasnya.
Orang nomor satu di Gowa itu menyebut, kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan masih menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Gowa yang berpotensi didorong melalui skema pembiayaan tersebut.
“Untuk Gowa, yang paling dibutuhkan saat ini adalah pembangunan infrastruktur jalan. Itu yang menjadi prioritas,” tegas Bupati Gowa.
Sementara Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan, Martha Octavia, mengatakan Sulawesi Selatan memiliki potensi ekonomi yang besar.
Menurutnya, posisi strategis Sulawesi Selatan sebagai pusat perdagangan, jasa dan logistik di kawasan timur Indonesia menjadi modal penting untuk menarik investasi yang lebih besar.
“Infrastruktur adalah penggerak perekonomian. Pembangunan jalan, jembatan, penyediaan air bersih hingga fasilitas kesehatan dan pendidikan bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi menjadi fondasi utama yang menentukan seberapa cepat suatu daerah mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonominya,” ungkapnya.
Kendati demikian, dirinya mengakui keterbatasan fiskal APBN maupun APBD menjadi tantangan dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur. Karena itu, KPBU hadir sebagai strategi utama untuk menjembatani kebutuhan pembangunan dengan melibatkan partisipasi sektor swasta.
“KPBU bukan lagi hanya alternatif, tetapi menjadi solusi untuk menjembatani keterbatasan fiskal dengan mengundang partisipasi, inovasi dan efisiensi dari sektor swasta,” katanya.
Ditempat yang sama, Kepala Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rizki Ernadi, menyampaikan perekonomian Sulawesi Selatan terus menunjukkan kinerja positif.
Menurutnya, untuk menjaga momentum pertumbuhan tersebut dibutuhkan investasi yang berkualitas, produktif dan berkelanjutan.
“Dengan adanya investasi yang berkualitas maka akan menghasilkan kapasitas produksi baru, memperkuat daya saing daerah, menciptakan nilai tambah yang lebih besar, serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat,” katanya.
Olehnya Rizki berharap kegiatan diseminasi ini dapat memperkuat pemahaman pemerintah daerah terhadap berbagai opsi pembiayaan pembangunan serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dunia usaha.
“Dengan kualitas proyek yang semakin baik dan dukungan pembiayaan yang semakin beragam, peluang percepatan pembangunan infrastruktur dan transformasi ekonomi daerah akan semakin terbuka,” tutupnya.
Komentar