Logo Datakita.co

BPK RI Serahkan LHP Makassar dan 3 Daerah Lain

Aditya
Aditya

Selasa, 01 Desember 2020 18:44

Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dari BPK Sulsel, Selasa (1/12/2020).
Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dari BPK Sulsel, Selasa (1/12/2020).

MAKASSAR, DATAKITA.CO – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, Selasa (1/12/2020).

LHP diserahkan langsung Kepala BPK Sulawesi Selatan, Wahyu Priyono, yang diterima Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo bersama Sekretaris Daerah Kota Makassar Muhammad Ansar.

Selain Makassar, hadir pula tiga kepala daerah lain, yakni Bupati Jeneponto Ikhsan Iskandar, Wakil Walikota Parepare Andi Pangerang Rahim, dan Pj Bupati Toraja Utara Amson Padolo.

Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo dalam sambutannya menuturkan, penyerahan LHP ini adalah langkah baik agar Pemerintah Kota Makassar tentunya bersama DPRD bisa bersinergi untuk memperbaiki hal-hal yang dipandang perlu terhadap pemerintahan kedepan.

Diketahui, hasil pemeriksaan tertentu terkait pengadaan barang jasa yang menjadi rekomendasi BPK RI yaitu masih minimnya tenaga profesional di bidang pengadaan barang jasa, kurang optimalnya akun elektronik, belum adanya komite etik, dan SOP pengadaan yang belum efrktif.

Terkait empat poin tersebut, pihak DPRD melalui panitia kerja (panja) akan menindaklanjuti agar semua hal yang dinilai masih kurang dapat berjalan dengan baik.

“Terimakasih kepada BPK RI karena pemeriksaan termasuk bagian dari pemerintahan dalam tafsir luas sehingga diperlukan sinergitas. Kami akan senantiasa komunikasi dan koordinasi sehingga penyelenggaraan penerintahan bisa berjalan baik,” kata Rudi yang berlatar lawyer ini.

Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Wahyu Priyono, mengatakan, pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari tugas
konstitusional BPK. Terkait dengan tindak lanjutnya, maka DPRD dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut atas materi hasil pemeriksaan yang dirasakan belum jelas. (*)

 Komentar

 Terbaru

PKB Luwu Timur Target Satu Fraksi di DPRD
POLITIK08 Maret 2021 10:53
PKB Luwu Timur Target Satu Fraksi di DPRD
LUWU TIMUR, DATAKITA.CO – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Luwu Timur menggelar kegiatan Pra Musyawarah Cab...
Hadiri Rakorwil Partai Gelora, Danny: Saya Awam Berpolitik
POLITIK08 Maret 2021 10:06
Hadiri Rakorwil Partai Gelora, Danny: Saya Awam Berpolitik
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Walikota Makassar Ramdhan “Danny” Pomanto menyebut kemenangannya pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) ...
Target Gelora Sulsel di Pileg 2024: 1 Dapil 1 Kursi
POLITIK07 Maret 2021 22:31
Target Gelora Sulsel di Pileg 2024: 1 Dapil 1 Kursi
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Ketua DPW Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Sulawesi Selatan Syamsari Kitta mengatakan, partainya menggelar rap...
Mayat Dalam Karung Gegerkan Warga Gowa, Belum Diketahui Identitasnya
BERITA07 Maret 2021 19:08
Mayat Dalam Karung Gegerkan Warga Gowa, Belum Diketahui Identitasnya
GOWA, DATAKITA.CO – Sesosok mayat tanpa identitas terbungkus karung menggegerkan warga Desa Panaikang, Kecamatan Patalassang, Kabupaten Gowa. Ma...