Logo Datakita.co

Bantuan PKH Tidak Tepat Sasaran, Cicu Minta Pemerintah Jangan Asal Mendata

Aditya
Aditya

Rabu, 07 Juni 2023 18:59

Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi serap Aspirasi Warga Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Rabu (7/6/2023).
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi serap Aspirasi Warga Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Rabu (7/6/2023).

MAKASSAR, DATAKITA.CO – Penerima bantuan manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) terkadang menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat prasejahtera atau berada digaris kurang mampu.

Hal itu juga kembali dirasakan oleh sebagian masyarakat Kota Makassar, khususnya di Kecamatan Bontoala.

Musababnya, masih banyak warga yang tergolong prasejahtera tidak terdata menerima bantuan PKH dari pemerintah.

Mereka menyampaikan keluhan tersebut lantaran adanya pendataan warga yang menerima bantuan PKH dengan status ekonomi mapan dan tergolong mampu.

Atas masalah tersebut salah satu warga di Bontoala menyampaikan aspirasinya kepada Anggota DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi saat melakukan Reses kedua tahun 2023, di Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Rabu (7/6/2023).

Menanggapi persoalan tersebut, Legislator Nasdem Sulsel yang akrab disapa Cicu menuturkan bahwa bantuan PKH merupakan kebijakan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial.

Hanya saja, kata Cicu, proses pendataan warga yang menerima bantuan PKH kadang tidak tepat sasaran, bahkan banyak oknum yang memanfaatkan.

Dari laporan masyarakat yang diterima Cicu, ada warga yang sudah 10 tahun tinggal di Kecamatan Bontoala dengan status ekonomi rendah, namun sampai saat ini tidak terdaftar sebagai penerima bantuan PKH.

“Mereka juga menyampaikan bahwa pada saat proses pendataan bantuan tersebut ada juga warga yang tingkat ekonominya mampu namun namanya masuk terdata oleh pemerintah sebagai penerima PKH,” ungkapnya.

Karena itulah, Ketua Komisi D DPRD Sulsel ini meminta pemerintah agar dalam proses pendataan manfaat bantuan PKH, harus melibatkan tokoh masyarakat, unsur RT RW setempat.

Sementara itu juga, keterlibatan pemerintah daerah dalam berkoordinasi dengan pemerintah pusat soal bantuan PKH sangat penting untuk menunjang proses pendataan yang valid.

“Karena yang tau persis seperti apa dan bagaimana kondisi warga dibawah itu pasti RT RW-nya, jadi perlu keterlibatan sejumlah pihak agar bantuan PKH ini bisa tepat sasaran,” harapnya. (*)

 Komentar

 Terbaru

MAKASSAR19 April 2026 08:10
Mensos Kumpulkan Kepala Daerah se-Sulsel, Pemkot Makassar Siapkan Digitalisasi Bansos
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Walikota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri kegiatan silaturahmi Kementerian Sosial RI, bersama pemerintah Provinsi...
OLAHRAGA18 April 2026 23:35
Dikalahkan Borneo FC, PSM Tetap di Peringkat 13 Klasemen Super League
PAREPARE, DATAKITA.CO – PSM Makassar harus tertahan di peringkat ke-13 klasemen sementara Super League 2025/2026, setelah dikalahkan Borneo FC. ...
MAKASSAR18 April 2026 20:45
Waspada! Nama Aliyah Mustika Ilham Dicatut untuk Penipuan
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Wakil Walikota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, mengeluarkan imbauan kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap marakn...
OLAHRAGA18 April 2026 14:19
Usung Semangat Siri’ Na Pacce, PSM Siap Hadapi Borneo FC Malam Ini
PAREPARE, DATAKITA.CO – Konsistensi Borneo FC Samarinda bakal menjadi tantangan besar bagi PSM Makassar pada duel pekan ke-28 BRI Super League 2...