MAKASSAR, DATAKITA.CO – Anggota DPRD Makassar, Abd Wahab Tahir menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, di Hotel Pessona, Sabtu (29/5/2021).
Kata dia, regulasi ini sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Dimana, kewenangan SMA dan sederajatnya menjadi milik Pemerintah Provinsi (Pemprov). Tidak lagi program wajib belajar 12 tahun.
“Menurut saya, Perda ini perlu direvisi. Karena ada peran pemerintah kota diambil Pemprov yakni SMA. Jadi kewajiban Kota saat ini belajar sembilan tahun,” tandas Wahab sapaan akrabnya.
Baca Juga :
Menurut Wahab, Perda ini menekankan pendidikan karakter. Tidak hanya sebatas kewajiban pemerintah dan orang tua menyekolahkan anak tetapi membangun karakter peserta didik.
“Pendidikan karakter itu penting sekali,” tegas politisi Golkar ini.
Dijelaskan Ketua Fraksi Golkar DPRD Makassar ini, regulasi soal penyelenggaraan pendidikan butuh penyesuaian. Apalagi, pemerintah kota dibawah kepemimpinan Danny-Fatma salah satu visinya pembenahan di sektor pendidikan.
“Pendidikan saat ini butuh adaptasi lantaran adanya pandemi. Misalnya, sekolah outdor ditaman dan bahkan ada rencana di hotel. Bagaimana itu bisa berjalan, ya butuh perubahan Perda,” jelasnya.
Terpisah, Narasumber Kegiatan Amelia Malik pada kesempatan itu membahas persiapan sekolah tatap muka. Kata dia, sejauh ini sekira 84 persen guru telah divaksin. Jumlah itu dianggap telah memenuhi syarat untuk melakukan uji coba sekolah tatap muka.
“Kalau 84 persen katanya kementrian itu sudah bisa dilakukan uji coba dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan dan bekerjasama Satgas Covid-19,” kata Amelia.
Kesiapan uji coba sekolah tatap muka di Kota Makassar juga sudah dipaparkan ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Setidaknya, sudah ada 495 sekolah yang mengajukan daftar periksa ke Disdik Makassar. Pihak sekolah bahkan sudah membentuk Satgas Covid untuk mengawasi protokol kesehatan di lingkungan sekolah.
“Nanti Disdik bersama Satgas Covid-19 Makassar melakukan bahan periksa atau mensurvei fasilitas dan kurikulum di sekolah, walaupun mereka tetap mengacu pada juknis yang sudah ditetapkan Disdik Makassar,” ujarnya.
Dia menjelaskan berdasarkan juknis yang disusun Disdik Makassar, uji coba sekolah tatap muka dilakukan secara terbatas. Hanya 50 persen dari jumlah siswa. Aktivitas belajar pun hanya berlangsung selama tiga jam. Tidak ada jam istirahat untuk menekan penularan.
Amelia menyampaikan uji coba itu akan dilakukan pada Juni 2021. Harapannya, sekolah tatap muka di tengah pandemi Covid-19 bisa dimulai pada tahun ajaran baru 2021/2022. Itu pun, kata Amel, tidak semua sekolah dilakukan uji coba. Hanya sebagian kecil di tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP.
“Setelah kita lakukan daftar periksa, kita uji coba Juni supaya Juli tahun ajaran baru sudah bisa kita terapkan,” ungkapnya.
Sedangkan untuk para siswa, Disdik Makassar belum menentukan jadwal untuk swab antigen. Pihaknya masih harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Makassar. Namun jika berkaca pada daerah lain, swab antigen untuk siswa dilakukan setelah uji coba tatap muka.
“Itu nanti, belum kita masih mau berkoordinasi dengan Dinkes Makassar. Mungkin setelah uji coba,” papar dia. (*)
Komentar