Logo Datakita.co

Arifin Dg Kulle Sosialisasikan Peran dan Fungsi LPM di Masyarakat

Aditya
Aditya

Senin, 31 Mei 2021 23:41

Anggota DPRD Makassar, Arifin Dg Kulle sosialisasikan Perda LPM di Hotel Pessona, Senin (31/5/2021).
Anggota DPRD Makassar, Arifin Dg Kulle sosialisasikan Perda LPM di Hotel Pessona, Senin (31/5/2021).

MAKASSAR, DATAKITA.CO – Keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kota Makassar belum berjalan maksimal. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui peran dan fungsi LPM. Padahal sebagai mitra pemerintah, LPM merupakan wadah untuk menampung aspirasi warga di masing-masing kelurahan.

Hal itu disampaikan Anggota DPRD Makassar, Arifin Dg Kulle saat melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2001 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Daerah Kota Makassar, di Hotel Pesona, Senin (31/5/2021).

Legislator Partai Demokrat itu menilai regulasi ini penting untuk disosialisasikan. Apalagi keberadaan LPM kian marak muncul di tengah masyarakat. Peran dan fungsinya sebagai mitra pemerintah perlu disosialisasikan.

“Setiap kelurahan kan ada dibentuk LPM, masyarakat masih banyak yang belum tahu apa fungsi dan peran mereka. Masih banyak yang bertanya-tanya, makanya saya coba sosialisasikan perda ini ke masyarakat,” ujar Arifin Dg Kulle.

Melalui sosialisasi ini, Arifin Dg Kulle berharap masyarakat bisa lebih memaksimalkan peran dan fungsi LPM yang ada di wilayahnya. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah bisa segera direalisasikan. Sehingga ke depan tidak ada lagi, aspirasi masyarakat yang tidak terakomodir.

Apalagi dengan adanya program Dana Kelurahan (dankel), LPM dan kelurahan mesti membangun kerjasama dalam menentukan titik-titik kegiatan bekerjasama dengan masyarakat dan RT/RW di wilayahnya masing-masing.

“Jadi salah satu tugas dari LPM itu adalah melihat kondisi yang ada di kelurahan apa-apa yang perlu dibangun. Jadi kalau ada masalah bisa disampaikan melalui LPM,” tutur dia.

Sementara, Abdul Talib selaku Narasumber berpendapat dalam hal penyelenggaraan pembangunan ruang partisipasi masyarakat dianggap cukup penting. Sebab, ada banyak hal yang tidak bisa sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah.

“Misalnya, pembangunan drainase, paving blok, jalan rusak yang kecil-kecil, soal pengamanan dan kebersihan lingkungan, disitulah melalui perda ini dibentuk LPM,” ungkap dia.

Merujuk pada regulasi itu, kata Abdul Talib, LPM bertugas untuk menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, serta melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pembentukan LPM oleh masyarakat melalui RT/RW dengan sistem perwakilan melalui musyawarah dan bisa juga melalui pemungutan suara. Jika pun terbentuk, baru lah dilapor ke Wali Kota Makassar lewat lurah dan camat.

“Jadi, LPM ini merupakan wadah keswadayaan untuk masyarakat,” ucapnya. (*)

 Komentar

 Terbaru

DAERAH27 Oktober 2021 16:09
191 Rumah di Wajo Rusak Diterjang Puting Beliung
WAJO, DATAKITA.CO – Angin puting beliung menerjang wilayah Kabupaten Wajo, pada Selasa siang kemarin (26/10/2021). Sedikitnya 191 rumah rusak. R...
MAKASSAR27 Oktober 2021 15:22
Beri Kuliah Umum di UNM, Danny: Potensi Pemuda di Makassar Sangat Luar Biasa
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Walikota Makassar Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto membakar semangat mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) lewat kulia...
DAERAH27 Oktober 2021 11:49
Polisi Dirikan Posko Pantau Pendaki Gunung Bawakaraeng
GOWA, DATAKITA.CO – Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Gowa melalui Polsek Tinggimoncong mendirikan posko pemantauan Gunung Bawakaraeng. Pendirian po...
MAKASSAR27 Oktober 2021 11:13
Satgas Raika Tertibkan Pemuda yang Konsumsi Miras
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Tim Satgas Raika Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bersama unsur TNI-Polri menertibkan sejumlah pemuda yang mengkons...