MAKASSAR, DATAKITA.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mengaku prihatin angka stunting di Kota Makassar mengalami kenaikan, dari 18,4 persen menjadi 25,6 persen.
Olehnya itu, dewan meminta penurunan angka bayi dan balita yang mengalami stunting perlu dilakukan secara berkala dan menyeluruh ke masyarakat. Terlebih lagi, persoalan kemiskinan di Makassar masih sangat tinggi.
Menurut anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, Hj Rezki, ia mendapat beberapa laporan masyarakat di wilayahnya yang mengeluhkan banyaknya bayi dan balita masih kekurangan asupan gizi. Bahkan untuk penanganan dan pengobatan masih sangat kurang.
Baca Juga :
“Waktu kami turun itu, memang banyak sekali masyarakat di Kelurahan Banta-bantaeng mengeluhkan anak mereka masih butuh asupan gizi dan pemeriksaan kesehatan. Khususnya pada bayi dan balita sangat rentan sekali kekurangan gizi karena faktor ekonomi keluarga juga tentunya,” ungkapnya, kemarin.
Bahkan jelas legislator Partai Demokrat Makassar ini, belum ada penanganan yang lebih serius. Terlebih lagi, belum ada dibangun pos pelayanan terpadu atau Posyandu untuk bayi dan balita, sehingga sangat penting pemerintah menindaklanjuti persoalan tersebut.
“Tentu ini tidak boleh dianggap sepele karena ini untuk generasi kita mendatang. Apalagi masih ada persoalan warga yang kita dengar, kegiatan posyandu belum menyeluruh dilakukan di setiap kelurahan dan fasilitas kesehatan (posyandu) minim sekali,” ujarnya.
“Tingginya angka stunting ini juga banyak keluarga tidak siap punya anak dalam artian ekonomi yang pas-pas dan pernikahan dini. Itu juga perlu diatasi, bahkan tidak bisa dipungkiri angka kemiskinan di Makassar ini masih cukup tinggi,” tambahnya.
Berdasarkan data ditemukan, angka stunting di Kota Makassar mengalami kenaikan signifikan, dari 18,4 persen menjadi 25,6 persen dan pengukuran bulan Juni lalu, terdapat lebih dari 3.000 anak stunting dari sekitar 90.000 anak yang diukur, persentasenya berkisar di angka 3,29 persen.
Sementara itu, Anggota DPRD Makassar, Andi Suhada Sappile menjelaskan, harus ada upaya percepatan penurunan stunting dengan mencegah pemicunya. Terlebih lagi, untuk melahirkan anak yang bebas stunting dibutuhkan keterlibatan seluruh anggota keluarga agar kebutuhan gizi anak bisa dipenuhi.
“Yang bisa memicu stunting itu karena faktor ekonomi masyarakat belum memadai. Sehingga banyak juga orangtua ini, tidak siap menjadi ibu karena beberapa faktor juga. Tentu kita harus berpikir bagaimana upaya untuk mencegah pemicu anak-anak kita ini bisa stunting,” bebernya.
Ia juga berharap ada anggaran untuk menyuplai kebutuhan gizi ibu-ibu hamil mendapat perhatian, tidak hanya saat sekarang ini sjaa tapi bisa berlanjut seterusnya.
“Karena tidak semua mau periksa ke posyandu. Tidak semua masyarakat Makassar ekonominya mampu. Kita juga jangan berhenti memberikan perhatian kepada ibu hamil agar kedepan tidak ada anak stunting karena kekurangan gizi,” tuturnya.
Sehari sebelumnya, Pejabat Sementara Wali Kota Makassar Andi Arwin Azis memimpin rapat koordinasi dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) untuk memonitoring dan evaluasi untuk menguatkan kolaborasi intervensi stunting. Hal itu guna menekan laju peningkatan stunting di Makassar.
“Rakor ini tujuannya untuk membangun kolaborasi dengan semua pihak agar bisa menyikapi naiknya angka stunting untuk bisa diturunkan,” ucap Andi Arwin Azis.
Intervensi ini membahas apa saja yang akan dilakukan oleh perangkat daerah terkait. Mulai dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk KB), Dinas Kesehatan, hingga Dinas Sosial.
Komentar