Logo Datakita.co

Al Hidayat Syamsu Sebut Retribusi Perizinan Tertentu Dongkrak PAD

Aditya
Aditya

Kamis, 21 Oktober 2021 22:14

Legislator PDI Perjuangan Makassar, Al Hidayat Samsu sosialisasikan Perda Retribusi Perizinan Tertentu, di Hotel Grand Imawan, Kamis (21/10/2021).
Legislator PDI Perjuangan Makassar, Al Hidayat Samsu sosialisasikan Perda Retribusi Perizinan Tertentu, di Hotel Grand Imawan, Kamis (21/10/2021).

MAKASSAR, DATAKITA.CO – Anggota DPRD Kota Makassar, Al Hidayat Syamsu menggelar sosialisasi peraturan daerah (Perda) nomor 1 tahun 2018 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, di Hotel Grand Imawan, Kamis (21/10/2021).

Pada kesempatan ini, Hidayat—sapaan akrabnya, menyebut retribusi perizinan tertentu ini bisa mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Apalagi, pemerintah akan menggodok ulang perda soal ini dengan poin menaikkan tarif retribusi.

“Intinya, kalau ini di revisi maka akan menjadi potensi PAD,” ucap Hidayat.

Kata dia, perda ini menjadi alat kontrol bagi semua izin yang masuk kategori perizinan tertentu. Utamanya, izin minuman beralkohol yang harus diawasi pergerakan jual-beli ditengan masyarakat.

“Jadi, kita harus kontrol agar tidak terlalu banyak tersebar minol ini. Itu juga melindungi generasi bangsa dari pengaruh minol,” jelasnya.

Berdasarkan undang-undang, kata dia, seluruh kekayaan alam di kontrol oleh negara untuk kemakmuran warga. Termasuk, implementasinya di Kota Makassar. Sehingga, perda ini perlu disebarluaskan untuk memberikan pemahaman ke masyarakat.

“Pembayaran retribusi ini, untuk perbaikan pendidikan dan lainnya,” tukasnya.

Terpisah, Andi Zulkifli menjelaskan, tidak semua pengurusan perizinan dikenakan retribusi. Hanya perizinan tertentu saja.

Perizinan tertentu yang dimaksud, pemerintah daerah memberikan izin kepada orang pribadi atau badan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.

Izin itu diberikan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana untuk melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.

“Kalau retribusi itu uangnya langsung masuk ke PAD untuk pembangunan. Makanya dikatakan izin tertentu karena ini harus diatur oleh pemerintah,” ungkap dia.

Dia pun mengatakan keberadaan perda ini tidak lain untuk mendorong peningkatan PAD. Di mana dalam perda ini diatur SOP pemberian izin tertentu. Termasuk besaran retribusi yang mesti dibayarkan ke pemerintah.

“Misalnya IMB, itu siapapun yang urus IMB pasti membayar karena ada retribusinya,” jelasnya. (*)

 Komentar

 Terbaru

MAKASSAR29 November 2021 18:18
Direvitalisasi Tahun Depan, Begini Wajah Karebosi Nantinya
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Lapangan Karebosi bakal mengalami revitalisasi. Pemerintah Kota Makassar menyiapkan anggaran sekira Rp18 miliar. Anggaran re...
MAKASSAR29 November 2021 15:59
Polda Sulsel Gelar Operasi Lilin Jelang Nataru, Turunkan 4.550 Personel
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Polda Sulsel akan menggelar Operasi Lilin mulai tanggal 22 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Operasi ini dilaksanakan unt...
BERITA29 November 2021 15:01
Bahas Pelayanan Kesehatan, Apiaty: Masyarakat Wajib Mendapatkan Layanan Yang Baik
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Anggota DPRD Kota Makassar, Apiaty K Amin Syam menggelar Sosialisasi Peraturan (Perda) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pelaya...
BERITA29 November 2021 14:31
Mantan Sekdis PUTR Sulsel Divonis 4 Tahun dan Denda Rp200 Juta
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Mantan Sekretaris Dinas (Sekdis) PUTR Sulawesi Selatan (Sulsel) Edy Rahmat divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta...