MAKASSAR, DATAKITA.CO – Persoalan pendangkalan kanal yang terjadi di Kecamatan Mariso membuat masyarakat khususnya para nelayan mengeluh karena kesulitan saat keluar masuk perahu serta kesulitan dalam proses bongkar muat.
Hal itu disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Sulsel, Andi Rachmatika Dewi saat melakukan reses atau serap aspirasi masa persidangan II tahun anggaran 2022/2023, di Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sabtu (25/2/2023).
Baca Juga :
Andi Rachmatika Dewi mengatakan, para nelayan berharap kepada pemerintah untuk segera mengeruk sedimen lumpur yang menghambat proses kerja mereka.
Seiring keluhan yang didapatnya ialah kanal yang kini mengalami pendangkalan, Legislator Nasdem Sulsel yang akrab disapa Cicu ini akan mengawal keluhan warga Mariso terkait pendangkalan kanal.
Kanal di sepanjang Kecamatan Mariso yang menghubungkan beberapa kelurahan sendiri merupakan kewenangan dari pemerintah pusat dalam hal ini Balai besar wilayah sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang.
Kendati begitu, Cicu memastikan bakal memediasi aspirasi masyarakat dengan menyurat ke balai pompengan agar masalah pendangkalan yang saat ini terjadi di Kecamatan Mariso bisa segera ditindaklanjuti.
“Mayoritas masyarakat di Kecamatan Mariso soal pendangkalan kanal, ini nanti kami akan bersurat ke balai pompengan supaya bisa langsung dikerja oleh pemerintah pusat,” ungkapnya.
Menurutnya, normalisasi dan pengerukan sedimentasi kanal memang sangat perlu dilakukan, agar daerah yang ada disekitar kanal tidak berdampak terhadap mata pencaharian penduduk.
Apalagi, Kecamatan Mariso diketahui memiliki kanal penghubung yaitu kanal Metro Tanjung Bunga, Kelurahan Kunjung Mae, dan kanal Lette, di perbatasan Kelurahan Lette yang perlu dilakukan normalisasi.
Sementara itu, Cicu mengungkapkan bahwa warga di Kecamatan Mariso juga menyampaikan aspirasinya terkait pembatas jalan disekitaran rumah susun kelurahan lette.
“Soal pembatas jalan disekitaran rumah susun, nanti kami coba usulkan kepada teman-teman di DPRD Kota Makassar agar segera di follow up,” ungkap Ketua Komisi D DPRD Sulsel ini. (*)
Komentar