Logo Datakita.co

Abdul Wahid Harap Perda Bantuan Hukum Gratis Jadi Solusi Bagi Warga

Aditya
Aditya

Sabtu, 15 Juni 2024 15:11

Abdul Wahid Harap Perda Bantuan Hukum Gratis Jadi Solusi Bagi Warga

MAKASSAR, DATAKITA.CO – Anggota DPRD Kota Makassar, Abdul Wahid menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

 

Kegiatan penyebarluasan produk hukum daerah angkatan XI ini diselenggarakan di Hotel MaxOne Makassar, Sabtu (15/6/2025).

Abdul Wahid menyampaikan Perda ini dibentuk pemerintah kota dan legislatif untuk membantu masyarakat kategori kurang mampu, dalam hal pelayanan hukum.

Dengan kondisi masyakarat saat ini, dimana begitu banyak yang terjerat masalah hukum, namun tidak memiliki biaya untuk menyewa pengacara.

“Masyarakat harus tau, kalau pemerintah itu menyediakan perda bantuan hukum secara gratis untuk masyarakat yang kurang mampu,” tutur Legislator Fraksi PPP ini.

Sebagai narasumber sosialisasi, pemerhati hukum, Ali Taupan menjelaskan dalam penyelenggaraan bantuan hukum itu berasaskan keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu.

“Bantuan hukum ini diberikan kepada setiap orang atau kelompok kurang mampu yang menghadapi setiap masalah hukum, keperdataan, pidana dan tata usaha negara,” jelasnya.

Kemudian, kata dia, bagi yang bersangkutan ingin mendapatkan pendampingan hukum bisa langsung mengajukan dokumen persyaratan ke bagian hukum pemerintah kota.

“Jadi di kota Makassar itu hanya ada 9 lembaga bantuan hukum yang terdaftar di kementerian hukum dan HAM itupun kategori C, bisa langsung lewat LBH ataupun ke bagian hukum pemerintah kota,” katanya.

Sementara itu, Kanit Reskrim Tamalanrea, IPTU Jeriady menyampaikan masyarakat perlu ketahui bahwa setiap orang sudah dibekali hak asasi manusia salah satunya hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

“Artinya semua orang sama di hadapan hukum, bahwa negara wajib hadir setiap permasalahan hukum yang dihadapi oleh bersangkutan,” ujarnya.

Dalam Perda ini juga, tidak mengakomodir terkait masalah hukum hukum perdata hingga administrasi tata usaha negara, hanya bantuan hukum pidana.

“Makanya kalau mau dievaluasi bahwa Perda ini masih banyak yang dibutuhkan masyarakat kita dalam memenuhi bantuan hukum serta pendampingan yang layak,” pungkasnya. (*)

 Komentar

 Terbaru

MAKASSAR23 Juli 2024 19:49
Festival F8 Makassar Jadi Trending Topic Nasional
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Makassar Eight Festival & Forum 2024 jadi trending topic nasional. Pencarian mengenai F8 terutama di media sosial In...
DAERAH23 Juli 2024 17:29
1.232 PPPK Terima SPMT, Indah Minta Disiplin dan Berintegritas
LUWU UTARA, DATAKITA.CO – Sebanyak 1.232 PPPK Tahun Anggaran 2023 resmi menerima Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) dari Bupati Luwu Utara...
MAKASSAR23 Juli 2024 14:12
PIN Polio 2024 di Sulsel Sasar 1,2 Juta Anak
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Pencanangan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio Tahun 2024 Tingkat Provinsi Sulsel dilaksanakan hari ini, Selasa, 23 Ju...
MAKASSAR23 Juli 2024 11:11
DP3A Makassar Optimalkan Program ‘Jagai Anakta’ Lewat Berbagai Layanan
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Makassar telah berhasil mengoptimalkan berbagai program untuk mendukun...